Page 388 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2020
P. 388
Kementerian Tenaga Kerja berusaha mencegah PHK yang lebih besar dengan
membuka dialog dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan dengan serikat
pekerja. Meski, langkah itu hanya sebatas imbauan.
Najib Azca, sosiolog Universitas Gadjah Mada, memperingatkan pemerintah untuk
mengantisipasi gelombang PHK ini. Menurutnya, saat ini dampaknya belum bisa
diukur karena variabel periode pandemi COVID-19 yang belum pasti.
"Tapi yang pasti ini akan menimbulkan keresahan sosial yang agak besar, dan saya
kira sudah terjadi," katanya kepada kumparan.
Pemerintah harus menjaga stabilitas dalam bentuk terobosan skema bantuan sosial.
Najib meminta pemerintah juga mempersiapkan instrumen yang bisa menjadi
bumper sosial.
Ia khawatir meningkatnya pengangguran akan memunculkan situasi yang destruktif.
Jika terjadi percikan kekacauan di suatu tempat, lanjutnya, maka akan dengan
mudah menyebar ke tempat lain.
"Jadi jangan sampai ini berlarut-larut dan kemudian menghasilkan eskalasi
masalah," tegas Najib.
Pemerintah memang sudah mencanangkan Kartu Prakerja bagi tenaga kerja
terdampak COVID-19. Kartu Prakerja sebenarnya bagian dari janji kampanye Jokowi
yang kemudian diperluas dan dipercepat untuk mengantisipasi dampak COVID-19.
Akan tetapi, program itu diperkirakan cuma mampu menjangkau 5,6 juta orang.
Padahal, riset Badan Pusat Statistik pada Agustus 2019 menunjukkan terdapat 7,05
juta pengangguran di Indonesia.
Artinya, ada kemungkinan sebagian orang terdampak COVID-19 tidak bisa
mengakses program itu. Belum lagi masalah sosialisasi yang masih kurang.
Surahman, misalnya, baru tahu rencana program itu dari pemberitaan media. "Tapi
belum tahu nih kita ngikutnya gimana," ujarnya.
Page 387 of 394.
