Page 124 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 APRIL 2020
P. 124
Title HNW: PEMERINTAH HARUS FOKUS TANGANI COVID-19.
Media Name tribunnews.com
Pub. Date 28 April 2020
https://www.tribunnews.com/nasional/2020/04/28/hnw-pemerintah-harus-fo kus-
Page/URL
tangani-covid-19
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengingatkan agar pemerintah lebih fokus
terhadap penanganan virus Corona, sebagaimana Keputusan Presiden Jokowi yang
menjadikan Covid-19 sebagai Bencana Nasional. Karena itu menurut Hidayat,
semestinya Pemerintah dan DPR menunda keseluruhan pembahasan RUU Omnibus
Law Cipta Kerja. Baik klaster ketenagakerjaan maupun 10 klaster lainnya. Dan
bukan hanya menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan saja.
"Saat ini yang ditunda pembahasannya oleh Pemerintah dan Pimpinan DPR hanya
klaster ketenagakerjaan dari RUU Omnibus Law Cipta Kerja, itupun setelah
mendapat tekanan dari gerakan buruh dan oposisi. Padahal ketenagakerjaan hanya
1 dari 11 klaster lain dalam RUU tersebut yang berpotensi bermasalah dan
kontroversi," kata Hidayat melalui siaran pers di Jakarta, Senin (27/4).
Salah satu poin kontroversial dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja, kata Hidayat
diantaranya, Pasal 170 yang berpotensi menabrak prinsip negara hukum yang diatur
dalam UUD NRI 1945. Pasal tersebut tidak berada di klaster ketenagakerjaan yg
sudah diminta untuk ditunda pembahasannya.
"Pasal itu mengatur bahwa peraturan pemerintah (PP) dapat membatalkan Undang-
undang (UU). Padahal secara hierarkis, PP yang dibuat oleh pemerintah posisinya
berada di bawah UU yang dibuat oleh Pemerintah dan DPR. Dan secara hukum PP
hadir bukan untuk mengubah UU, melainkan untuk menjalankan UU, sesuai
ketentuan UUD NRI 1945 Pasal 5 ayat (2)," ujarnya.
Menurut anggota Komisi VIII DPR RI, itu pemerintah pernah menyebut adanya
kesalahan ketik terkait Pasal 170 RUU Omnibus Law Cipta Kerja, yang memunculkan
kritik meluas dari publik. Namun sejak diserahkan ke DPR hingga saat ini, tidak ada
koreksi sama sekali. Selain itu juga belum ada pengusutan terkait pelaku salah ketik
tersebut.
"Itu hanya salah satu contoh, tetapi sangat prinsipil. Ada banyak lagi hal yang
berpotensi bermasalah dan kontroversi di luar klaster ketenagakerjaan, yang oleh
Pemerintah sudah diminta untuk ditunda pembahasannya," tukasnya.
Page 123 of 261.
