Page 127 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 APRIL 2020
P. 127
Taufik mengingatkan, jangan sampai RUU Cipta Kerja terkesan hanya berpihak pada
kepentingan kelompok tertentu.
"Agar RUU ini bisa diterima semua pihak, tidak hanya dipandang untuk kepentingan
satu pihak saja yaitu investor atau pengusaha, tapi juga kepentingan seluruh
rakyat," kata Taufik.
Taufik mengatakan, pembuatan RUU Cipta Kerja ini harusnya menjadi solusi atas
regulasi yang tumpang tindih dan dinilai tidak efisien sehingga menghambat daya
saing Indonesia.
Pemerintah dan DPR, lanjut dia, juga harus bisa mengakomodasi kepentingan
semua pihak dalam RUU tersebut.
"Mulai dari ketentuan tumpang tindih, perizinan dan birokrasi berbelit-belit, tapi di
sisi lain bagaimana kita bisa mengakomodasi keinginan untuk memajukan ekonomi
ini tetap menjamin hak-hak masyarakat," ujarnya.
Ia mencontohkan, terkait penyederhanaan izin penguasaan lahan yang harus diiringi
dengan jaminan kelestarian lingkungan hidup ke depannya.
Begitu pula dengan hak-hak buruh dan pekerja yang tidak boleh diabaikan dalam
dunia usaha.
"Misal, ketika ada soal penyederhanaan izin lingkungan hidup, bagaimana
komprominya? Perizinan dimudahkan, tetap dengan mengedepankan jaminan
lingkungan hidup," tutur dia.
Kehati-hatian dalam pembahasan RUU
Sementara itu, anggota Panja RUU Cipta Kerja dari Fraksi PAN Ali Taher Parasong
mengatakan, DPR dan pemerintah harus berhati-hati dalam membahas setiap RUU
selama masa pandemi Covid-19.
"Pesan ketua umum PAN memperhatikan perkembangan penanganan Covid-19
merupakan bencana nasional, maka kita harus hati-hati di dalam setiap rancangan
UU yang berpihak pada rakyat banyak," kata Ali dalam rapat dengar pendapat
umum (RDPU) bersama pakar, akademisi, dan pengusaha, Senin (27/4/2020).
Menurut Ali, pembahasan RUU Cipta Kerja harus dilakukan dengan persiapan yang
matang mengingat ada 79 undang-undang dan 1.228 pasal yang akan dibedah oleh
pemerintah dan DPR.
Ia juga menyatakan sepakat dengan penundaan pembahasan klaster
ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja.
"Oleh karena itu, menurut kami RUU ini sangat penting untuk dimatangkan lebih
mendalami subtansinya, sehingga ketika terjadi pembuatan UU, maka dapat berlaku
secara utuh," ujar dia.
Page 126 of 261.
