Page 125 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 APRIL 2020
P. 125
Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menegaskan, FPKS
menolak pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja dan tidak mengirimkan
wakilnya dalam Panja, karena berpendapat agar Pemerintah dan DPR fokus
terhadap penanganan bencana nasional Covid-19. Tetapi FPKS akan terus berjuang
agar RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang banyak masalah dan kontroversi tersebut
ditarik oleh Pemerintah.
Selain itu, HNW berharap masyarakat terus mengawasi proses pembahasan apabila
Pemerintah dan DPR memaksakan untuk membahas RUU Omnibus Law Cipta Kerja
di tengah pandemi Covid-19.
"Seharusnya, sesuai Keputusan Presiden yang menyatakan pandemi Covid-19
sebagai bencana nasional, Pemerintah fokus dan memprioritaskan penanganan
Covid-19, dan tidak perlu melanjutkan pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja
atau hal-hal yang tidak sesuai dengan kondisi darurat kesehatan nasional," kata
Hidayat lagi.
Menurut Hidayat, Pemerintah dan DPR seharusnya memprioritaskan semua yang
terkait dengan penanganan wabah Covid-19. Dan tidak membuat kegaduhan di
tengah berkelanjutannya pandemi saat ini. Apalagi, wabah yang menyerang, ini
secara nasional tak pernah diperkirakan terjadi saat dulu RUU ini diajukan
Pemerintah.
Page 124 of 261.
