Page 126 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 APRIL 2020
P. 126
Title KEKHAWATIRAN ATAS MINIMNYA PARTISIPASI PUBLIK DALAM PEMBAHASAN RUU CIPTA
KERJA
Media Name kompas.com
Pub. Date 28 April 2020
Page/URL https://nasional.kompas.com/read/2020/04/28/10414481/kekhawatiran-atas -minimnya-
partisipasi-publik-dalam-pembahasan-ruu-cipta
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Partisipasi publik atas penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) sudah
seharusnya diwujudkan oleh pemerintah dan DPR, termasuk dalam pembahasan
omnibus law RUU Cipta Kerja.
Kekhawatiran minimnya partisipasi publik atas penyusunan RUU ini sejak awal
sudah disampaikan serikat buruh, pakar dan akademisi.
Bahkan, serikat buruh menolak pembahasan RUU yang tengah bergulir di Badan
Legislasi (Baleg) DPR tersebut karena tidak dilibatkan dalam penyusunan awal draf.
Di sisi lain, keputusan menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam RUU
Cipta Kerja justru dinilai membuat waktu pembahasan semakin singkat dan tidak
partisipatif seperti yang diharapkan.
Apalagi, sejak awal Presiden Joko Widodo menginginkan RUU Cipta Kerja dapat
segera selesai dalam 100 hari.
"Dengan sisa waktu yang sedikit itu, kecil kemungkinan dialog terbuka terutama
terkait dengan klaster ketenagakerjaan akan dilakukan dengan serius," kata Peneliti
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) M. Nur Solikhin ketika
dihubungi wartawan, Minggu (27/4/2020).
Menurut Solikhin, sejumlah produk hukum yang dibahas di akhir waktu biasanya
dilakukan tergesa-gesa, tidak transparan dan tidak partisipatif.
"Kita bisa bercermin dari pembahasan revisi UU KPK yang dilakukan dalam sisa
waktu periode jabatan pemerintah dan DPR. Proses pembahasan saat itu
menunjukkan, bagaimana resistensi legislator terhadap aspirasi dan partisipasi
masyarakat," ujar dia.
Kepentingan investor
Hal senada disampaikan anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Cipta Kerja dari Fraksi
Partai Nasdem, Taufik Basari, dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama
pakar, akademisi, dan pengusaha, Senin (27/4/2020).
Page 125 of 261.
