Page 128 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 APRIL 2020

Title PEMERINTAH DIMINTA AUDIT PERUSAHAAN YANG TAK MAMPU BAYAR UPAH DAN THR
Media Name merdeka.com
Pub. Date 28 April 2020
https://www.merdeka.com/uang/pemerintah-diminta-audit-perusahaan-yang- tak-mampu-
Page/URL
bayar-upah-dan-thr.html
Media Type Pers Online
Sentiment Negative

Merdeka.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta pengusaha
untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) secara penuh. Hal ini disampaikan
Presiden KSPI Said Iqbal menanggapi pernyataan pengusaha yang mengatakan rugi
sehingga tidak mampu membayar THR. Dia juga menyesalkan sikap Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang memberi restu perusahaan yang arus kasnya
tertekan untuk mencicil atau menunda pembayaran THR.

"KSPI tidak setuju dengan sikap Menaker. Menaker tidak boleh terlalu pro
pengusaha tetapi mengabaikan hak buruh termasuk THR," kata Said Iqbal melalui
siaran pers, Selasa (28/4).

Menurutnya, apabila terdapat perusahaan yang mengklaim mengalami kerugian
akibat pandemi virus corona di Tanah Air. Maka harus disertai laporan kas dan
neraca keuangan perusahaan selama dua tahun terakhir, untuk diperiksa oleh
pemerintah melalui kantor akuntan publik.

"Dari hasil audit itu lah, dapat diketahui perusahaan benar-benar rugi atau sekedar
cari-cari alasan. Termasuk, kita akan tahu, masih ada cadangan kas atau tidak,"
imbuh dia.

Dia mengatakan, audit keuangan berfungsi memberikan keadilan bagi kaum buruh.
Lain ceritanya dengan klaim semata yang justru menimbulkan praduga antara kedua
belah pihak. Iqbal kemudian mendorong pemerintah untuk menekan perusahaan
agar THR dan upah pekerja dibayarkan secara penuh. Ini bertujuan menjaga
kemampuan daya beli buruh menjelang hari raya Idul Fitri 1441 Hijriyah yang
biasanya diiringi dengan kenaikan sejumlah bahan langan.

Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah, menegaskan bahwa aturan tunjangan hari raya
(THR) Keagamaan akan tetap diberlakukan. Artinya penyelenggara usaha atau
perusahaan wajib membayarkan THR sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.

"Perusahaan tetap membayarkan THR keagamaan kepada pekerja atau buruh
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujarnya dalam
#sharingsession Liputan6.com, Rabu (22/4). Persoalannya, banyak perusahaan
yang tidak mampu membayarkan THR di tengah situasi perekonomian terimbas
pandemi corona seperti saat ini. [azz]

Page 127 of 261.