Page 100 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 JULI 2020
P. 100
Dalam evaluasi Kepmenaker, Aris mengungkapkan bahwa Kemnaker melakukan koordinasi
dengan semua stakeholder . Upaya ini dilakukan untuk menerima saran dan masukan dari
berbagai pihak termasuk asosiasi pelaksana penempatan PMI .
Kemnaker juga berkoordinasi dengan Perwakilan RI melalui Kementerian Luar Negeri dan
Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI). Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi
mengenai kebijakan pemerintah negara setempat terkait penerimaan tenaga kerja asing
secara umum dan khusnya untuk PMI .
Informasi mengenai protokol kesehatan yang harus dilakukan sebelum, saat, dan setelah tiba
di negara penempatan pun perlu digali informasinya. Kemnaker juga telah berkoordinasi
dengan Pemerintah Daerah melalui dinas yang membidangi ketenagakerjaan guna
mendapatkan informasi kesiapan melakukan pelayanan, sebagai dasar penetapan kebijakan
selanjutnya.
"Tak hanya itu, kami juga bersurat kepada Gugus Tugas Nasional untuk meminta pertimbangan
kebijakan penempatan PMI pada masa adaptasi kebiasaan baru," ucap Aris.
Pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan Gugus Tugas Nasional dan Kementerian atau
Lembaga terkait dan hasilnya bahwa mereka sepakat untuk melakukan proses penempatan
pada masa AKB .
"Hal ini dilakukan semata-mata demi keselamatan jiwa PMI ," jelasnya.
Dalam mengevaluasi Keputusan Kemnaker , Aris mengatakan bahwa pihaknya akan menyusun
bahan kebijakan baru melalui Pembentukan Tim Kerja Kemnaker dan BP2MI dalam rangka
persiapan penempatan PMI pada masa adaptasi kebiasaan baru. emudian, lanjut Aris, pihaknya
akan menyusun draf awal pedoman penempatan PMI pada masa adaptasi kebiasaan baru
bersama BP2MI.
"Kami juga membahas draf pedoman penempatan PMI pada masa adaptasi kebiasaan baru
bersama kementerian atau lembaga," ucapnya.***.
99
