Page 97 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 JULI 2020
P. 97
menyusun roadmap (peta jalan) penempatan TKI pada masa adaptasi kebiasaan baru atau new
normal.
"Saat ini kami tengah melakukan evaluasi Kepmenaker Nomor 151 Tahun 2020 tentang
Penghentian Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia," kata Plt. Dirjen Binapenta dan
PKK Kemnaker Aris Wahyudi dalam keterangan tertulis, Rabu (15/7/2020).
Aris menjelaskan dalam mengevaluasi Kepmenaker, Kemnaker melakukan koordinasi dengan
semua stakeholder. Upaya itu dilakukan guna menerima saran dan masukan dari berbagai pihak,
termasuk asosiasi pelaksana penempatan PMI.
Selain itu, Kemnaker berkoordinasi dengan Perwakilan RI melalui Kementerian Luar Negeri dan
Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) guna mendapatkan informasi kebijakan
pemerintah negara penempatan terkait penerimaan tenaga kerja asing secara umum, dan PMI
pada khususnya, serta protokol kesehatan yang harus dilakukan sebelum, saat dan setelah
ketibaan di negara penempatan.
Kemnaker juga telah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui dinas yang membidangi
ketenagakerjaan guna mendapatkan informasi kesiapan melakukan pelayanan, sebagai dasar
penetapan kebijakan selanjutnya.
"Tak hanya itu, kami juga bersurat kepada Gugus Tugas Nasional untuk meminta pertimbangan
kebijakan penempatan PMI pada masa adaptasi kebiasaan baru," terangnya.
Bahkan, kata Aris, pihaknya juga melakukan rapat koordinasi dengan Gugus Tugas Nasional dan
kementerian/lembaga terkait melalui video conference. Hasil rapat koordinasi tersebut
menyepakati bahwa dalam melakukan proses penempatan pada masa adaptasi kebiasaan baru
tetap harus memperhatikan kondisi dan kesiapan, baik di dalam negeri maupun negara
penempatan.
"Hal ini dilakukan semata-mata demi keselamatan jiwa PMI," tegasnya.
Ia menyatakan dalam mengevaluasi Kepmenaker, pihaknya menyusun bahan kebijakan melalui
Pembentukan Tim Kerja Kemnaker dan BP2MI dalam rangka persiapan penempatan PMI pada
masa adaptasi kebiasaan baru. Kemudian menyusun draf awal pedoman penempatan PMI pada
masa adaptasi kebiasaan baru bersama BP2MI.
Evaluasi juga dilakukan dengan mengeluarkan Permenaker tentang Penyesuaian Jangka Waktu
Manfaat Perlindungan Jaminan Sosial Sebelum Bekerja Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia
Selama Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Diseases 2019, yang saat ini masih dalam
proses pengundangan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
Menurutnya, dalam Permenaker tersebut, CPMI akan mendapatkan relaksasi berupa tambahan
jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak pencabutan kebijakan penghentian sementara
penempatan PMI tanpa harus membayar biaya perpanjangan dan tidak perlu mendaftar
kembali. Kemnaker juga menyusun draf Kepmenaker tentang Pelaksanaan Penempatan Pekerja
Migran Indonesia pada masa adaptasi kebiasaan baru.
Adapun dalam pelaksanaan penempatan PMI pada masa adaptasi kebiasaan baru, Kemnaker
akan melakukannya secara bertahap, antara lain pentahapan berdasarkan negara penempatan
yang sudah dapat menerima PMI, sepanjang penerapan protokol kesehatan tidak merugikan
CPMI. Pentahapan juga dilakukan berdasarkan sektor pekerjaan dengan mempertimbangkan
tingkat kerentanan PMI terhadap risiko terpapar COVID-19.
"Pentahapan lainnya berdasarkan tahapan proses penempatan dan jenis PMI, misalnya awak
kapal migran di kapal niaga," jelas dia.
96
