Page 93 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 JULI 2020

Dia menegaskan bahwa Kemnaker telah melakukan koordinasi dengan semua pemangku
kepentingan seperti perwakilan RI melalui Kementerian Luar Negeri dan Kantor Dagang dan
Ekonomi Indonesia (KDEI) untuk mendapat informasi terkait kebijakan negara penempatan
terkait tenaga kerja asing.

Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan pemerintah daerah dan Gugus Tugas Percepatan
Penanganan COVID-19 nasional untuk pertimbangan kebijakan penempatan PMI di masa
normal baru atau adaptasi kebiasaan baru.
Disimpulkan bahwa penempatan PMI harus memperhatikan kondisi kesiapan di dalam negeri
dan negara penempatan sebagai langkah melindungi para calon tenaga kerja Indonesia (TKI).

Aris menegaskan bahwa dalam evaluasi Kepmenaker telah dibentuk tim kerja Kemnaker dan
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) danserta menyusun draf awal pedoman
penempatan PMI di masa adaptasi kebiasaan baru.

Evaluasi juga dilakukan dengan mengeluarkan Permenaker tentang Penyesuaian Jangka Waktu
Manfaat Pelindungan Jaminan Sosial Sebelum Bekerja Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia
Selama Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Diseases 2019, yang saat ini masih dalam
proses pengundangan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Dalam Permenaker tersebut, calon PMI akan mendapatkan relaksasi berupa tambahan jangka
waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak pencabutan kebijakan penghentian sementara
penempatan PMI tanpa harus membayar biaya perpanjangan dan tidak perlu mendaftar
kembali.

Kemnaker juga menyusun draf Kepmenaker tentang Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran
Indonesia pada masa adaptasi kebiasaan baru.

Penempatan PMI akan dilakukan secara bertahap dan dilakukan berdasarkan sektor pekerjaan
dengan mempertimbangkan tingkat kerentanan PMI terhadap risiko terpapar COVID-19.

"Pentahapan lainnya berdasarkan tahapan proses penempatan dan jenis PMI, misalnya awak
kapal migran di kapal niaga," jelas Aris.

Aris menegaskan terdapat sejumlah catatan penting bagi calon PMI sebelum dilakukan
perubahan Kepmenaker Nomor 151 Tahun 2020, yakni potensi penambahan beban kerja
terutama bagi PMI di pemberi kerja perseorangan apabila pemberi kerja dan/atau keluarga
pemberi kerja menjalani "work from home" (WFH).

"CPMI diharapkan lebih peduli dengan isi perjanjian kerja dan mengetahui cara melaporkan
permasalahan apabila terdapat pelanggaran perjanjian kerja," kata dia.

Kemnaker, tegas dia, bersama kementerian/lembaga terkait sedang memfinalisasi Pedoman
Penempatan Pekerja Migran Indonesia pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru yang akan
digunakan sebagai panduan bagi para pihak terkait, manakala penempatan PMI pada masa
adaptasi kebiasaan baru telah sudah dapat dilaksanakan..

92