Page 121 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 JULI 2020
P. 121
Perwakilan serikat pekerja tersebut menilai, masuknya representasi serikat pekerja dalam tim
teknis adalah bagian dari strategi perjuangan dan dialog sosial yang nyata.
"Kami yakin forum bersama ini bisa digunakan semaksimal mungkin untuk menyuarakan
aspirasi-aspirasi yang berkembang dari anggota kami," kata Ristandi.
Lebih lanjut, Ristandi juga menegaskan, opini yang menyebutkan kalau representasi serikat
pekerja dalam tim pembahasan merupakan wujud kesetujuan terhadap Omnibus Law RUU Cipta
Kerja adalah opini yang keliru. Justru, menurutnya, tim teknis ini adalah media formal untuk
menyampaikan argumentasi yang memberatkan dan ingin ditolak oleh serikat pekerja.
"Kami tidak mau disebut sebagai pihak yang plin plan, mencla mencle. Minta dibentuk tim,
setelah dibentuk malah tidak mau terlibat," kata Ristandi.
Sebelumnya diketahui bahwa pemerintah telah membentuk tim teknis untuk membahas khusus
soal klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja. Tim ini terdiri dari unsur pemerintah, unsur
pengusaha (Apindo dan Kadin), dan unsur serikat pekerja.
Dari unsur serikat pekerja, awalnya diwakili oleh KSPSI AGN, KSPSI Yoris, KSPI, KSBSI,
Sarbumusi, KSPN, FSP Perkebunan, dan FSP Karhutindo. Dalam perjalanannya KSPSI AGN dan
KSPI menyatakan mundur dari tim pembahasan. Namun, enam serikat pekerja lainnya tetap
konsisten untuk terlibat dalam tim pembahasan RUU Cipta Kerja ini.
Editor : Dimas Ryandi .
120
