Page 116 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 JULI 2020
P. 116
Ringkasan
Enam Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) menyatakan konsisten terus bertahan dalam Tim
Teknis pembahas klaster ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja (Ciptaker) yang terdiri dari unsur
Pemerintah, Apindo, dan unsur SP/SB. Keenam SP/SB tersebut yakni KSPSI pimpinan Yorrys
Raweyai, KSBSI, K-Sarbumusi, KSPN, FSP Perkebunan dan FSP Kahutindo. Sedangkan Dua
SP/SB yang mundur dari pembahasan RUU Ciptaker adalah KSPSI pimpinan Andi Gani Nena
Wea dan KSPI.
6 SERIKAT BURUH BERTAHAN KAWAL RUU CIPTAKER KLASTER
KETENAGAKERJAAN
Enam Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) menyatakan konsisten terus bertahan dalam Tim
Teknis pembahas klaster ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja (Ciptaker) yang terdiri dari unsur
Pemerintah, Apindo, dan unsur SP/SB. Keenam SP/SB tersebut yakni KSPSI pimpinan Yorrys
Raweyai, KSBSI, K-Sarbumusi, KSPN, FSP Perkebunan dan FSP Kahutindo. Sedangkan Dua
SP/SB yang mundur dari pembahasan RUU Ciptaker adalah KSPSI pimpinan Andi Gani Nena
Wea dan KSPI.
Sekjen Presidium SP/SB Indonesia yang juga menjabat sebagai Presiden Konfederasi Serikat
Pekerja Nasional (KSPN), Ristadi, menjelaskan dibentuknya tim teknis pembahas klaster
ketenagakerjaan merupakan dorongan, tuntutan dan aspirasi SP/SB. Di berbagai kesempatan,
pihaknya juga meminta kepada pemerintah soal pelibatan/partisipasi SP/SB dalam tim
pembahas. Karenanya, menjadi sangat aneh setelah dibentuk tim pembahas malah ada SP/SB
mengundurkan diri dari tim teknis.
"Maka dengan segala risiko, kami menjaga konsistensi sikap atas apa yang sudah kami inginkan
yaitu pembentukan tim. Kekhawatiran hanya sebagai legitimasi atau dimanfaatkan sekedar
formalitas sudah kami hitung sebelumnya," ujar Ristadi dalam keterangan tertulis, Rabu
(15/7/2020).
Ristadi menambahkan, alasan enam SP/SB untuk terus bertahan di dalam tim pembahas klaster
ketenagakerjaan juga sebagai strategi perjuangan. Dengan berada di tim pembahas, maka
banyak hal yang bisa dilakukan dalam perjuangan. Tak hanya aksi unjuk rasa tapi bisa lewat
publikasi, lobi politik, negosiasi, dan dialog sosial.
"Masuk di tim teknis adalah bagian dari negosiasi dan dialog sosial, tanpa mengabaikan upaya-
upaya perjuangan lainya. Forum tersebut kami gunakan semaksimal mungkin untuk
menyuarakan aspirasi-aspirasi yang berkembang dari anggota kami," tuturnya.
Ristadi menambahkan, masuknya enam SP/SB akan dimanfaatkan sebagai media formal untuk
menyampaikan usulan, masukan, keberatan, dan penolakan SP/SB terhadap klaster
ketenagakerjaan dalam RUU Ciptaker "Jadi sangat keliru dan tidak benar berada di tim teknis
menjadi legitimasi. Kami memutuskan untuk tetap berjuang di dalam tim teknis dengan segala
konsekuensinya," imbuhnya.
Lebih lanjut, Ristadi mengungkapkan sejarah mencatat sikap gerakan SP/SB sulit untuk satu
suara. Dulu, saat pembahasan RUU Ketenagakerjaan yang kemudian disahkan menjadi UU
Nomor 13 tahun 2003 terjadi, ada SP/SB yang masuk dalam tim pembahasan dan ada juga yang
di luar melakukan penolakan. Selanjutnya, saat lahirnya UU BPJS juga terjadi hal yang sama,
ada SP/SB yang masuk ikut membahas, ada juga SP/SB yang tidak mau ikut membahas.
115
