Page 156 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 JULI 2020

pajak dihapus, sedangkan rakyat dibiarkan menderita di tengah kerusakan lingkungan. Bantuan
sosial dikorupsi birokrasi, rumitnya birokrasi membuat penanganan wabah semakin lama, UKM
dibiarkan hancur tanpa bantuan, maka masyarakat kecil dan menengah adalah yang paling
menderita saat ini.

Sementara bagi para oligark. Karena mereka berkuasa di pemerintahan, pada saat krisis datang,
yang didahulukan untuk diselamatkan hanya kalangan mereka. Dalam hitungan hari saja
(bandingkan dengan dana bansos yang berbulan-bulan), dana talangan ratusan triliun langsung
turun dari Bank Indonesia dan Kemenkeu untuk menyiram pasar keuangan.

Digunakan untuk membeli kembali (buy back) saham-saham mereka yang rontok dan digunakan
untuk menyangga nilai kurs Rupiah.

Padahal upaya penyelamatan ekonomi seperti buy back saham dan pembelian surat utang ini
tidak akan berguna, karena pasar saham dan nilai Rupiah pasti akan jatuh lagi dalam beberapa
waktu ke depan selama vaksin belum ditemukan. Jadinya nanti ratusan triliun rupiah yang telah
dikucurkan menjadi sia-sia karena hanya memperkaya para spekulan pasar saham dan valas,
tapi perekonomian yang riil tetap jatuh.

Padahal dapat dibayangkan dampaknya bagi masyarakat bila uang ratusan triliun tersebut
dialirkan langsung ke masyarakat.Daya beli masyarakat akan bertahan, barang-barang dan jasa
hasil industri dapat kembali dikonsumsi. Sehingga akhirnya roda ekonomi dapat kembali
berputar dan membaik.

Kebijakan yang timpang dan salah arah ini, mendahulukan penyelamatan yang kaya dan
mengabaikan mayoritas masyarakat, akan semakin memperburuk perekonomian dan juga
semakin menyulut amarah publik. Bila tidak ada tindakan yang drastis dari pemerintah dan DPR,
dikhawatirkan kemarahan ini akan semakin berakumulasi, meluas, dan akhirnya tidak
terbendung lagi. Bukan tidak mungkin perubahan politik yang lebih mendasar dapat menjadi
ujung dari semuanya.

Maka, sebelum semuanya terlambat, tidak ada jalan lain bagi pemerintah selain dengan segera
membatalkan pengesahan Omnibus Law dan kembali fokus pada pemulihan ekonomi
masyarakat kecil dan menengah.

Kami mengusulkan harus ada bantuan sosial berbentuk dana talangan yang dapat
mempertahankan daya beli masyarakat.

Jumlahnya sekitar Rp 600-800 ribu/bulan dan langsung sampai di setiap masyarakat
membutuhkan. Apakah itu pengangguran, anak jalanan, pengemis, buruh harian, buruh tani,
hingga pedagang keliling, semua harus mendapatkan dana talangan tersebut. Untuk itu dapat
meminta bantuan BUMN-BUMN Perbankan seperti BRI dan BNI. Setiap masyarakat yang
membutuhkan dana bantuan sosial tersebut, harus membuat rekening di bank-bank BUMN
tersebut.

Dengan menyalurkan dana bantuan sosial melalui saluran perbankan (transfer) akan
meminimalisir korupsi oleh birokrasi, sekaligus juga memperbesar Bank BUMN tersebut karena
penambahan nasabah.

Keuntungan lainnya adalah pemerintah menjadi memiliki data yang spesifik dari para penerima
bantuan sosial, sehingga ke depannya kebijakan penanganan sosial akan lebih terarah dan
efektif. Jadi di tengah krisis, kita tetap dapat memanfaatkan situasi untuk menggairahkan
perekonomian kembali menuju situasi yang lebih adil..

155