Page 153 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 JULI 2020
P. 153
Judul 6 Serikat Buruh Tetap Bergabung di Klaster Ketenagakerjaan RUU
Cipta Kerja
Nama Media liputan6.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.liputan6.com/news/read/4306293/6-serikat-buruh-tetap-
bergabung-di-klaster-ketenagakerjaan-ruu-cipta-kerja
Jurnalis Liputan6.com
Tanggal 2020-07-15 16:37:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Sejumlah konfederasi dan serikat buruh memutuskan mengundurkan diri dari tim teknis yang
membahas Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja dalam unsur tripartit.
Keluarnya kalangan buruh dari tim teknis yang dibentuk Kementerian Ketenagakerjaan itu
disinyalir karena arogansi Asosiasi Penguasaha Indonesia (Apindo) dan Kamar Dagang Industri
(Kadin).
6 SERIKAT BURUH TETAP BERGABUNG DI KLASTER KETENAGAKERJAAN RUU
CIPTA KERJA
Jakarta Enam serikat pekerja menyatakan tetap tergabung dalam tim pembahasan klaster
ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja yang dibentuk pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja.
Ini sebagai upaya menjaga konsistensi dan strategi memperjuangkan kepentingan buruh dalam
RUU Cipta Kerja .
"Dengan segala risiko kami menjaga konsistensi sikap atas apa yang sudah kami tuntut di awal.
Kekhawatiran hanya sebagai legitimasi atau dimanfaatkan sekadar formalitas sudah
diperhitungkan sebelumnya," kata juru bicara perwakilan serikat pekerja dari Konfederasi
Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Ristandi, Rabu (15/7/2020).
Keenam serikat tersebut adalah KSPSI Yoris, KSBSI, Sarbumusi, KSPN, FSP Perkebunan, dan
FSP Kahutindo. Perwakilan serikat pekerja tersebut menilai masuknya representasi serikat
pekerja dalam tim teknis adalah bagian dari strategi perjuangan dan dialog sosial.
"Kami yakin forum bersama ini bisa digunakan semaksimal mungkin untuk menyuarakan
aspirasi-aspirasi yang berkembang dari anggota kami," kata Ristandi.
Dia juga menegaskan bahwa opini yang menyebutkan kalau representasi serikat pekerja dalam
tim pembahasan merupakan wujud kesetujuan terhadap Omnibus Law RUU Cipta Kerja ,
152
