Page 173 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 JULI 2020

Judul Tolak Omnibus Law,Buruh Siap Aksi Besar-besaran
Nama Media Harian Terbit

Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg1&7
Jurnalis Safari
Tanggal 2020-07-15 14:31:29
Ukuran 133x130mmk
Warna Warna
AD Value Rp 29.260.000
News Value Rp 146.300.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Ringkasan

Sejumlah konfederasi dan serikat buruh memutuskan mengundurkan diri dari tim teknis yang
membahas Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja dalam unsur tripartit.

Keluarnya kalangan buruh dari tim teknis yang dibentuk Kementerian Ketenagakerjaan itu
disinyalir karena arogansi Asosiasi Penguasaha Indonesia (Apindo) dan Kamar Dagang Industri
(Kadin).

TOLAK OMNIBUS LAW,BURUH SIAP AKSI BESAR-BESARAN

Setelah menyatakan keluar dari tim teknis Omnibus Law RUU Cipta Kerja klaster
Ketenagakerjaan, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengkonsolidasikan kaum
buruh untuk melakukan aksi besar-besaran di seluruh wilayah Indonesia. Aksi buruh rencananya
akan digelar serentak pada awal Agustus 2020.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, aksi tersebut akan diikuti ratusan ribu buruh dari seluruh
Indonesia. Untuk wilayah Jabodetabek, aksi akan dipusatkan di gedung DPR/MPR. Sedangkan
daerah, dipusatkan di Kantor Gubernur atau DPRD Provinsi, dalam aksi tersebut ada dua
tuntutan yang akan disuarakan. Pertama, menolak omnibus law RUU Cipta Kerja dan yang kedua
menolak PHK akibat dampak covid -19.

"Kedua isu tersebut merupakan isu besar yang menjadi perhatian serius buruh Indonesia," ujar
Said Iqbal di Jakarta, Selasa (14/7/2020).

Iqbal menegaskan, sebelum aksi dilakukan, saat ini pihaknya terlebih dahulu akan menyerahkan
konsep dan melakukan lobi ke pemerintah dan DPR RI terkait dua tuntutan kaum buruh
tersebut. KSPI berharap kepada pemerintah dan DPR RI agar menghentikan pembahasan
omnibus law RUU Cipta Kerja, dan fokus menyelamatkan ekonomi di tengah badai krisis ekonomi
akan terjadi.

Bukan Solusi

172