Page 174 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 JULI 2020
P. 174
lqbal menegaskan, omnibus law bukanlah solusi untuk mengatasi krisis. Oleh karena itu
pembahasan omnibus law harus segera dihentikan. Kaum buruh juga meminta agar pemerintah
mengendalikan, mata uang rupiah terhadap dollar, menjamin ketersediaan material impor
dengan menerapkan kebijakan yang efisien, menghindari PHK massal dan menjaga daya beli
masyarakat dan buruh dengan tetap memberikan upah ketika buruh di rumahkan.
Sebelumnya, KSPI dan sejumlah serikat pekerja yang lain menyatakan keluar dari tim teknis
omnibus law untuk membahas klaster ketetanagkerjaan.
KSPI mensinyalir, tim tersebut hanya bersifat formalitas, bahwa seolah-olah buruh sudah diajak
berbicara. Padahal tidak bisa membuat keputusan untuk merubah pasal-pasal dalam di dalam
RUU Cipta Kerja yang merugikan buruh.
Setidaknya ada empat alasan mengapa KSPI keluar dari tim bentukan Menteri Ketenagakerjaan
tersebut. Pertama, tim hanya menampung masukan. Kedua, unsur Apindo/Kadin tidak bersedia
menyerahkan konsep tertulis. Ketiga, ada batasan waktu sehingga tidak memberi ruang untuk
berdiskusi secara mendalam. Keempat, tim bisa menyelesaikan substansi permasalahan yang
ada di dalam RUU Cipta Kerja.
Safari
173
