Page 228 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 DESEMBER 2021

NAIKKAN UMP DISEBUT JADI TRIK ANIES NYAPRES, PENGUSAHA MINTA
GUBERNUR DKI DISANKSI: JADI CATATAN
TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo) serta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) kompak menolak kenaikan upah
minimum provinsi (UMP) yang direvisi oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Dalam revisi tersebut, Anies telah menetapkan UMP DKI Jakarta Rp 4,64 juta pada Sabtu
(18/12/2021).

Angka ini naik 5,1 persen atau Rp Rp 225.667 dari UMP 2021.

Pun lebih besar dari kenaikan yang ditetapkan pada 21 November 2021 sebesar 0,85 persen
atau Rp 38.000.

Menurut Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani, revisi kenaikan upah yang ditetapkan oleh
Anies melanggar regulasi pengupahan yang berlaku saat ini, terutama PP Nomor 36 Tahun 2021
tentang Pengupahan.

Beberapa pasal yang dilanggar, yaitu Pasal 26 mengenai cara perhitungan upah minimum dan
Pasal 27 mengenai upah minimum provinsi.

Lalu Pasal 29 tentang waktu penetapan Upah Minimum yang selambatnya ditetapkan pada
tanggal 21 November 2021.

Tak ikuti upah versi Anies Karena dianggap bertentangan, dia meminta semua pengusaha di
wilayah DKI Jakarta tidak mengikuti UMP yang ditetapkan Anies.

Pengusaha hanya perlu mengikuti aturan sebelumnya, yakni Keputusan Gubernur DKI Jakarta
Nomor 1395 Tahun 2021 yang ditetapkan tanggal 19 November 2021.

Apalagi, Apindo merasa Anies melakukan revisi sepihak tanpa pendapat dunia usaha, termasuk
Apindo DKI Jakarta yang menjadi bagian dari Dewan Pengupahan Daerah.

"Kami imbau seluruh perusahaan di DKI Jakarta untuk tidak menerapkan revisi upah minimum
DKI yang telah diumumkan oleh Gubernur DKI, sambil menunggu keputusan PTUN berkekuatan
hukum tetap," kata Hariyadi dalam konferensi pers, Senin (20/12/2021).

Gugat ke PTUN Apindo lantas berencana menggugat Anies ke Pengadilan Tata Usaha Negara
(PTUN).

Gugatan bakal dilayangkan jika Peraturan Gubernur (Pergub) mengenai revisi upah keluar oleh
Apindo DKI Jakarta bersama Kadin Jakarta.

Hariyadi bahkan tidak mengindahkan imbauan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria
untuk berdiskusi sebelum mengajukan gugatan.

Pasalnya, Hariyadi merasa pengusaha tidak diajak berdiskusi ketika Anies merevisi aturan
pengupahan yang sudah disepakati bersama di tingkat nasional.

"Memangnya gubernur musyawarah sama kita (ketika merevisi aturan)? Kan enggak
musyawarah. Karena enggak ngajak musyawarah, ngapain kita musyawarah. Karena sekarang
sudah bicaranya hukum," ucap Hariyadi.

227