Page 229 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 DESEMBER 2021
P. 229
Minta Anies disanksi Lebih dari itu, para pengusaha ini meminta Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) memberi sanksi kepada Anies karena telah melawan hukum regulasi
ketenagakerjaan, terutama dalam hal pengupahan.
Adapun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diminta memberikan pembinaan atau sanksi
kepada Anies karena tidak memahami peraturan perundangan yang berlaku.
Hariyadi menilai, berubahnya besaran upah di akhir tahun berpotensi menimbulkan iklim yang
tidak kondusif bagi hubungan industrial dan perekonomian nasional. Adapun kenaikan upah
disebut-sebut memiliki dugaan kepentingan politik.
Padahal, kebijakan UMP DKI Jakarta 2022 itu bisa jadi preseden buruk apabila Anies Baswedan
ingin maju dalam persaingan pada Pilpres 2024. "Ini strong message ya dari kita. Bahwa
Pemerintah DKI Jakarta melanggar aturan. Kalau ada pelanggaran itu nanti akan jadi catatan,
apalagi kalau mau nyapres," tegasnya.
Wakil Ketum Kadin Bidang Ketenagakerjaan Adi Mahfudz Wuhadji menambahkan, upah yang
berubah-ubah membuat bingung para pengusaha.
Upah yang naik dari ketentuan berpotensi merusak cashflow perusahaan. Investor di perusahaan
tersebut bakal menganggap ketentuan hukum di Indonesia berubah-ubah sehingga
memengaruhi iklim investasi.
Di sisi lain, kenaikan upah yang diputus secara sepihak berpotensi diikuti oleh provinsi lain. Saat
ini saja, sudah ada satu provinsi lain yang melayangkan permintaan serupa.
"Investor dan pelaku usaha itu satu kata kunci. Ada kepastian hukum dari pemerintah dalam hal
ini. Kepastian itu maksudnya tidak berubah-ubah, dan Pak Anies berubah-ubah," beber Adi.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Tolak UMP Hasil Revisi Anies, Pengusaha
Sebut demi "Nyapres" hingga Minta Mendagri Beri Sanksi"
228
