Page 305 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 DESEMBER 2021

Desember 2021 sampai 7 Januari 2022. Para pekerja ingin mogok karena ada masalah hubungan
industrial di tubuh perusahaan.
Akan tetapi, Presiden FSPPB Arie Gumilar enggan membeberkan masalah yang sebenarnya
terjadi sehingga datang rencana mogok kerja ini. Menurut dia, publik cukup mengetahui latar
belakang masalah seperti yang tertera surat pemberitahuan mogok kerja saja.

"Masalah hubungan industrial biar tetap jadi masalah internal kami, tak elok kalau diumbar,"
kata Arie saat dihubungi, Selasa, 22 Desember 2021.

Sebelumnya, federasi sudah menyampaikan dua surat tertanggal 10 Desember kepada dua
pihak. Pertama, mereka bersurat ke Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan melaporkan
ketidakharmonisan hubungan industrial di Pertamina.

Kedua, mereka mengajukan surat kepada Erick terkait permohonan pencopotan Direktur Utama
Pertamina Nicke Widyawati. Dalam surat tersebut, federasi menganggap Nicke telah gagal
membangun hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan di tubuh Pertamina.

Demikianlah sampai akhirnya terbit surat pemberitahuan mogok kerja pada 17 Desember ini.
Dalam surat tersebut, ada lima alasan dan sebab mereka melakukan mogok kerja, yaitu:

Tidak tercapainya kesepakatan untuk melakukan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di Pertamina,
antara pengusaha dan pekerja yang diwakili FSPPB. Pengusaha dan pekerja yang diwakili FSPPB
gagal melalukan perundingan Tidak adanya itikad baik dari direktur utama untuk membangun
industrial peace atau hubungan kerja yang hamonis, dinamis, dan berkeadilan

Tidak diindahkannya berbagai upaya damai yang sudah ditempuh FSPPB

Diabaikannya tuntutan kepada Menteri BUMN untuk mengganti pimpinan atau Direktur Utama
Pertamina dengan yang lebih baik.

Meski demikian, Arie belum merinci berapa banyak anggota federasi yang bakal ikut aksi mogok
kerja ini. "Nanti akan disampaikan juru bicara federasi," kata dia.

Selain itu, federasi menyatakan mogok kerja juga bakal dihentikan kalau perusahaan bersedia
melakukan perundingan dengan syarat-syarat yang pernah mereka sampaikan kepada Direktur
SDM Pertamina pada agenda pra perundingan PKB yang berlangsung di Cirebon, Jawa Barat,
pada 8 sampai 10 Desember 2021. Tempo mengkonfirmasi lebih lanjut soal perundingan di
Cirebon ini, tapi belum ada penjelasan lebih lanjut dari Arie.

Merespons ancaman mogok kerja ini, Vice President Corporate Communication Pertamina
Fajriyah Usman menyebut manajemen pihaknya terbuka untuk melakukan dialog dengan
pekerja, termasuk Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB). "Sesuai aturan hubungan
industrial yang berlaku," kata dia.

Sementara, Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok meminta direksi
Pertamina segera menyelesaikan permasalahan ini. Ahok mengatakan telah menerima surat
pemberitahuan mogok kerja yang disampaikan oleh federasi dan menilai bahwa masukan dari
kedua belah pihak masih perlu didengarkan terlebih dahulu.

“Saat rapat komite nominasi dan remunerasi dengan Direktur SDM Pertamina dan jajarannya,
kami minta Direksi untuk selesaikan dan ajak diskusi terbuka saja. Ada Ms teams yang bisa
seluruh Perwira Pertiwi Pertamina untuk hadir dengarkan tuntutan yang disampaikan, dan apa
jawaban Direksi. Kami minta harus adil, transparan, dan sesuai best practice,” ujar Ahok kepada
Bisnis, Selasa, 21 Desember 2021.

304