Page 307 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 DESEMBER 2021

Langkah Anies menaikkan UMP ini merupakan revisi dari keputusan sebelumnya. Pada
pertengahan November lalu Anies sempat menaikkan UMP sekitar 0,85 persen atau sekira Rp
38.000 sebelum kemudian meralatnya.

Anies mengatakan, keputusan menaikkan UMP DKI Jakarta menjunjung asas keadilan bagi pihak
pekerja, perusahaan dan pemprov DKI Jakarta.

"Dengan kenaikan Rp 225 ribu per bulan, maka saudara-saudara kita, para pekerja dapat
menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari. Yang lebih penting adalah
melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak
turun," kata Anies melalui keterangan tertulis, Sabtu (18/12/2021).

Langkah Anies menaikkan UMP itu menuai kritik sejumlah pihak. Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) misalnya, menyayangkan keputusan Anies itu.

Kepala Biro Humas Kemenaker Chairul Harahap mengatakan, penetapan UMP yang dilakukan
Anies tidak sesuai dengan regulasi yang ada, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun
2021 tentang Pengupahan.

Adapun PP itu merupakan aturan pelaksana UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Chairul menyebut, Kemnaker bersama kepala daerah harusnya tunduk dan taat melaksanakan
UU dan aturan pelaksananya.

"Pelaksanaan yang ditetapkan tidak sesuai perundang-undangan berarti bertentangan dengan
UU atau tidak sesuai dengan regulasi yang diatur," kata Chairul.

Penolakan atas keputusan Anies juga disampaikan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
Apindo bahkan mengimbau seluruh perusahaan di DKI Jakarta tidak mengikuti UMP yang
ditetapkan Anies.

Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani menilai, kenaikan upah itu melanggar PP Nomor 36
tahun 2021, sehingga pihaknya bakal menggugat Anies ke Pengadilan Tata Usaha Negara
(PTUN).

Terkait hal ini, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, akan ada sanksi
bagi kepala daerah yang tidak menetapkan upah minimum sesuai dengan keputusan pemerintah
pusat.

Sanksi ini diatur oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengacu pada peraturan perundang-
undangan.

"Saya kira ini mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yang
disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri adalah ketentuan yang ada di Undang-undang Nomor
23 Tahun 2014," jelasnya melalui konferensi pers virtual, Selasa (16/11/2021).

Ida menjelaskan, penetapan upah minimum merupakan bagian dari proyek strategis nasional.
Sementara, dalam UU disebutkan bahwa salah satu kewajiban kepala daerah yakni
melaksanakan program tersebut.

Oleh karenanya, kepala daerah yang tak menetapkan UMP sesuai keputusan pemerintah bisa
dianggap tidak melaksanakan proyek strategis nasional.

Pasal 68 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan, kepala
daerah dan/atau wakil kepala daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional
dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan/atau wakil

306