Page 306 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 DESEMBER 2021
P. 306
Judul Polemik Anies Naikkan UMP 2022, Adakah Sanksi Bagi Kepala Daerah
yang Tak Patuh Aturan?
Nama Media kompas.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://nasional.kompas.com/read/2021/12/22/12292551/polemik-
anies-naikkan-ump-2022-adakah-sanksi-bagi-kepala-daerah-yang-tak
Jurnalis Fitria Chusna Farisa
Tanggal 2021-12-22 12:29:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Dengan kenaikan Rp 225 ribu per bulan, maka
saudara-saudara kita, para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan
sehari-hari. Yang lebih penting adalah melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya
beli masyarakat atau pekerja tidak turun
negative - Chairul Harahap (Kepala Biro Humas Kemenaker) Pelaksanaan yang ditetapkan tidak
sesuai perundang-undangan berarti bertentangan dengan UU atau tidak sesuai dengan regulasi
yang diatur
neutral - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Saya kira ini mengacu pada ketentuan
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri adalah
ketentuan yang ada di Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
Ringkasan
Polemik kenaikan nilai upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta oleh Gubernur DKI Anies
Baswedan masih terus berlanjut. Sebagaimana diketahui, UMP DKI Jakarta tahun 2022 dinaikkan
sebesar 5,1 persen atau Rp 225.667 menjadi Rp 4.641.854. Sementara, UMP 2021 DKI Jakarta
berada di angka Rp 4.416.186.
POLEMIK ANIES NAIKKAN UMP 2022, ADAKAH SANKSI BAGI KEPALA DAERAH
YANG TAK PATUH ATURAN?
Polemik kenaikan nilai upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta oleh Gubernur DKI Anies
Baswedan masih terus berlanjut. Sebagaimana diketahui, UMP DKI Jakarta tahun 2022 dinaikkan
sebesar 5,1 persen atau Rp 225.667 menjadi Rp 4.641.854. Sementara, UMP 2021 DKI Jakarta
berada di angka Rp 4.416.186.
305
