Page 353 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 DESEMBER 2021
P. 353
Judul Karut Marut Upah Minimum 2022, Refleksi atas PP 36/2021
Nama Media inews.id
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.inews.id/news/nasional/karut-marut-upah-minimum-
2022-refleksi-atas-pp-362021
Jurnalis Sindonews
Tanggal 2021-12-02 14:10:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Upah minimum provinsi (UMP) untuk tahun 2022 telah ditetapkan pekan lalu oleh para gubernur
dengan besaran kenaikan rata-rata 1,09 persen, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36
Tahun 2021. Setelah itu dilanjutkan dengan menetapkan UMK. Meskipun mendapatkan tekanan
dari buruh karena kenaikannya sangat kecil, gubernur tetap ketuk palu. Bahkan beberapa daerah
seperti Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Bogor, tidak naik sama sekali
karena UMK-nya saat ini sudah melebihi batas atas upah minimum yang juga dihitung
berdasarkan PP 36/2021.
KARUT MARUT UPAH MINIMUM 2022, REFLEKSI ATAS PP 36/2021
Mohamad Anis Agung Nugroho Direktur Eksekutif Kemitraan Kerja UPAH minimum provinsi
(UMP) untuk tahun 2022 telah ditetapkan pekan lalu oleh para gubernur dengan besaran
kenaikan rata-rata 1,09 persen, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021.
Setelah itu dilanjutkan dengan menetapkan UMK.
Meskipun mendapatkan tekanan dari buruh karena kenaikannya sangat kecil, gubernur tetap
ketuk palu. Bahkan beberapa daerah seperti Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, dan
Kabupaten Bogor, tidak naik sama sekali karena UMK-nya saat ini sudah melebihi batas atas
upah minimum yang juga dihitung berdasarkan PP 36/2021.
Diskusi di ruang publik tidak hanya didominasi oleh kebijakan upah minimum, tetapi juga
keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas gugatan formil terhadap UU 11/2020. Seperti kita
tahu, PP 36/2021 adalah produk turunan dari UU 11/2020 yang dinyatakan inskonstitional
bersyarat oleh MK.
Menurut MK, inskonstitional bersyarat berarti, UU 11/2020 tetap berlaku, tapi harus diperbaiki
dalam 2 tahun. Kalau tidak, akan dinyatakan inskonstitutional permanen. Keputusan ini memicu
perdebatan baru tentang keabsahan UU 11/2020.
352
