Page 423 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 DESEMBER 2021
P. 423
Di antara kedua surat itu, Anne mengaku lebih dahulu mengirimkan surat usulan rekomendasi
yang berisi kenaikan UMK 2022. "Itu karena saya menampung aspirasi dari teman-teman buruh,"
ujarnya meyakinkan.
Anne tidak mengetahui pasti alasan gubernur menolak usulan kenaikan UMK di Purwakarta. Yang
ia tahu, gubernur juga diketahui menolak usulan kenaikan UMK dari daerah lain yang tidak
menggunakan Peraturan Pemerintah 36/2021 tentang pengupahan.
Menurutnya, PP 36 itu telah menutup peluang untuk menaikkan UMK 2022 di Purwakarta karena
UMK saat ini termasuk batas atas. "Padahal, ada inflasi dan pertumbuhan ekonomi dan itu tidak
dipertimbangkan," katanya, menyesalkan.
Menanggapi ancaman para buruh untuk melakukan mogok kerja, Anne lebih menyarankan
semua pihak untuk duduk bersama dan berdiskusi. Permasalah ketenagakerjaan di daerah juga
memerlukan perhatian dari pemerintah pusat.
"Saya minta pusat juga ada untuk menengahi (permasalahan di daerah). Sebagai bupati saya
berharap tentu--karena ada inflasi dan pertumbuhan ekonomi--bisa dipertimbangkan untuk
kenaikan (UMK 2022)," tutur Anne.
Rencana mogok kerja diungkapkan Aliansi Buruh Purwakarta dan Konfederasi Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia cabang Purwakarta. Aksi tersebut merupakan protes terhadap keputusan
gubernur yang tidak menaikkan UMK 2022.
Para buruh bersikukuh peluang untuk menaikkan UMK 2022 masih ada sebelum ditetapkan awal
tahun depan. "Menurut saya bisa, (gubernur) mengeluarkan surat keputusan baru dan mencabut
SK lama," kata Sekretaris KSPSI Purwakarta Heru Marsudi.
422
