Page 427 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 DESEMBER 2021
P. 427

“Perlu diingat, Kami FSB Banjar sudah 3 kali memberikan Pemkot Banjar Piagam Penghargaan
              UMK terendah se-Jawa Barat dan julukan The King Of Slavery Makers,” kata Toni Rustaman
              kepada HR Online-jejaring Suara.com, Rabu (1/12/2021).

              Lanjutnya, piagam kegagalan yang selama ini diberikan oleh para buruh seolah tidak dijadikan
              evaluasi dan ingin mendapat lagi piagam kegagalan itu serta mengharapkan kegeraman para
              buruh di Kota Banjar.

              Untuk  itu  kata  Toni,  pihaknya  ingin  menagih  kembali  komitmen  dari  pemerintah  untuk
              meningkatkan kesejahteraan para buruh saat rapat Dewan Pengupahan Kota.

              “Mereka harus mempertanggungjawabkan hasil rapat. Kenapa UMK di Banjar masih terendah se
              Jawa Barat. Apa tindakan mereka selanjutnya,” ujarnya.

              Terpisah  Ketua  Serikat  Pekerja  Sinar  Baru  Banjar  (SPSBB)  Irwan  Herwanto  mengatakan,
              permasalahan UMK terendah yang sampai sekarang masih dipegang Kota Banjar merupakan
              permasalahan serius yang harus dievaluasi oleh Pemkot.

              Selain itu, ia juga menilai permasalahan upah terendah yang tidak bisa diselesaikan tersebut
              menunjukkan pemerintah gagal dalam mensejahterakan masyarakat khususnya kaum buruh.

              Karenanya,  sambung  Irwanto,  selain  solusi  atas  permasalahan  rendahnya  upah,  yang
              dibutuhkan  buruh  yaitu  solusi  terkait  permasalahan  hubungan  industrial  dan  penerapan
              peraturan tentang upah.
              “Solusi  itu  karena  faktanya  sampai  sekarang  pemerintah  kota  belum  mampu  menyelesaikan
              setiap permasalahan hubungan industrial yang muncul antara buruh dan pengusaha terutama
              yang berkaitan dengan upah,” katanya.

              Lebih  lanjut,  pihak  buruh  Kota  Banjar  mendesak  agar  kedepan  dibentuk  regulasi  di  tingkat
              daerah  terkait  ketenagakerjaan  yang  didalamnya  mengatur  tentang  UMK,  dan  perlindungan
              tenaga kerja.

              Kesejahteraan  pekerja,  jaminan  sosial  dan  kesehatan  pekerja  hingga  jaminan  kehilangan
              pekerjaan sebagai payung hukum untuk melindungi hak-hak kaum buruh.

              “Kita SPSBB akan mendorong pemerintah kota untuk mengeluarkan sebuah regulasi tentang
              ketenagakerjaan. Baik regulasi itu berupa Perda ataupun Perwal,” tandas Irwanto.



























                                                           426
   422   423   424   425   426   427   428   429   430   431   432