Page 188 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 08 JULI 2020
P. 188
Ia mengungkapkan beberapa kesulitan untuk membebaskan Etty dari hukuman mati , antara
lain dalam memberikan bantuan advokasi.
Iqbal menjelaskan, kasus yang menjerat Etty terjadi sebelum tahun 2011.
Saat itu, sistem perlindungan WNI di luar negeri belum memadai.
"Karena ini masuk sebelum periode 2011. Jadi ketika sistem perlindungan WNI di luar negeri
tersebut belum memadai," ujar Iqbal dalam rapat dengan Tim Pengawas Perlindungan TKI di
Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/3/2018) sebagaimana dikutip dari
Kompas.com .
Di sisi lain, lanjut Iqbal, pemerintah tidak memberikan pendampingan sejak awal kasus tersebut
diproses oleh pihak otoritas Arab Saudi .
Iqbal menuturkan, dalam beberapa kasus, WNI yang menghadapi proses hukum tidak diberikan
penerjemah.
Tak jarang mereka diminta menandatangani surat pengakuan dengan janji akan segera
dipulangkan.
"Karena disampaikan seperti itu, kemudian dia tanda tangan dan itulah yang jadi pegangan
hakim. Itu yang menyebabkan situasi ini sangat sulit," kata Iqbal.
5. Penggalangan dana sejak 2018 Penggalangan dana untuk Etty pun telah dimulai sejak tahun
2018.
Penggalangan dana di antaranya dilakukan oleh Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPR
bersama Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama (LAZISNU).
"Terkait keharusan membayar diyat ini, Fraksi PKB DPR RI berinsiatif untuk bergerak cepat.
Sejak informasi tentang diyat tersebut disampaikan oleh Kedutaan Besar RI di Arab Saudi ,
atas nama solidaritas kemanusiaan, Fraksi PKB langsung menggalang donasi untuk Eti," ujar
Ketua Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal melalui keterangan tertulisnya, Rabu (7/11/2018).
Cucun mengatakan, dari penggalangan dana hingga Jumat (2/11/2018) , Fraksi PKB
mengumpulkan donasi sedikitnya Rp 5 Miliar.
6. Biaya pembebasan Etty berasal dari sumbangan berbagai pihak Duta Besar Indonesia untuk
Arab Saudi Agus Maftuh menjelaskan, uang diyat untuk membebaskan Etty didapati dari
sumbangan dari berbagai pihak di Indonesia.
Di antaranya, Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (Lazisnu) yang telah
memberikan sumbangan sebesar Rp 12,5 milyar atau 80 persen dari jumlah diyat tebusan.
Serta pihak lain dermawan santri, kalangan pengusaha, birokrat, politisi, akademisi, masyarakat
Jawa Barat dan komunitas filantropi.
Dana dikumpulkan selama 7 bulan. Ia pun mengapresiasi semua penyumbang uang diyat
tersebut. Anggota Fraksi PKB DPR RI, Andi Muawiyah Ramly, mengatakan proses pembebasan
Ety binti Toyib tak dilakukan sekejap.
"Prosesnya bertahun-tahun dan Ketua Umum DPP PKB (Muhaimin Iskandar) tak henti-hentinya
meminta kasus ini dikawal terus sampai selesai," kata Andi Muawiyah Ramly.
(Tribunnews.com/Daryono) (Kompas.com/Sania Mashabi/Kristian Erdianto).
187
