Page 77 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 JUNI 2020

Judul LPSK: Regulasi Kasus TPPO Masih Lemah
Nama Media suara.com

Newstrend Kasus Perbudakan ABK
Halaman/URL https://www.suara.com/news/2020/06/17/020500/lpsk-regulasi-kasus-
tppo-masih-lemah
Jurnalis Pebriansyah Ariefana
Tanggal 2020-06-17 02:05:00
Ukuran 0

Warna Halaman Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korpo
Sentimen positive

Narasumber

positive - Antonius PS Wibowo (Wakil Ketua LPSK) Namun kenyataannya pasal ini jarang
digunakan atau galau untuk dilakukan, kenapa? karena tak ada penjelasannya sama sekali
bagaimana caranya menyita, kapan dan siapa yang melakukan. Maka UU ini perlu untuk
diperbaiki

neutral - Antonius PS Wibowo (Wakil Ketua LPSK) Aparat penegak hukum mulai dari tahap
penyidikan, penuntutan dan hakim harus punya pengetahuan yang kuat untuk memberi tahu
bahwa restitusi adalah hak korban

negative - Antonius PS Wibowo (Wakil Ketua LPSK) Pengetahuan penyidik tidak merata soal
restitusi ini

Ringkasan

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ( LPSK ) menyebut regulasi untuk menyelesaikan
kasus perdagangan orang di Indonesia masih lemah. Sehingga banyak kasus tindak pidana
perdagangan orang ( TPPO ) seperti eksploitasi anak buah kapal atau ABK yang tak tuntas.
Pemilik perusahaan yang terlibat dalam perbudakan modern selama ini jarang bisa diadili.

LPSK: REGULASI KASUS TPPO MASIH LEMAH

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ( LPSK ) menyebut regulasi untuk menyelesaikan
kasus perdagangan orang di Indonesia masih lemah. Sehingga banyak kasus tindak pidana
perdagangan orang ( TPPO ) seperti eksploitasi anak buah kapal atau ABK yang tak tuntas.

Pemilik perusahaan yang terlibat dalam perbudakan modern selama ini jarang bisa diadili.

Wakil Ketua LPSK, Antonius PS Wibowo mengatakan dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun
2007 tentang TPPO ada telah mengatur bahwa Pengadilan bisa mengeluarkan perintah kepada
eksekutor untuk menyita harta pelaku.

76