Page 78 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 JUNI 2020
P. 78
"Namun kenyataannya pasal ini jarang digunakan atau galau untuk dilakukan, kenapa? karena
tak ada penjelasannya sama sekali bagaimana caranya menyita, kapan dan siapa yang
melakukan. Maka UU ini perlu untuk diperbaiki," kata Antonius dalam konfrensi pers secara
daring, Selasa (16/6/2020).
Kendati begitu, lanjutnya, semua regulasi yang berkaitan dengan kasus perdagangan orang
perlu direformasi. Perlu dibuat peraturan-peraturan turunannya, seperti peraturan daerah yang
bisa mengakomodir kebutuhan korban. Misalnya peraturan pengobatan bagi korban
perdagangan orang.
Menurut Antonius, selain kelemahan regulasi, penegakan hukum dalam kasus TPPO tersebut
juga masih lemah. Masih banyak penyidik di tingkat Kepolisian yang kurang memahami hak
restitusi atau ganti kerugian ABK yang menjadi korban perdagangan orang.
Aparat penegak hukum mulai dari penyidik di tingkat Kepolisian, Kejaksaan hingga hakim harus
mengingatkan dan menekankan restitusi korban.
"Aparat penegak hukum mulai dari tahap penyidikan, penuntutan dan hakim harus punya
pengetahuan yang kuat untuk memberi tahu bahwa restitusi adalah hak korban," jelasnya.
Selama ini dari banyak kasus ABK yang menjadi korban, penyidik Kepolisian tidak memasukan
restitusi dalam berita acara pemeriksaan (BAP).
"Pengetahuan penyidik tidak merata soal restitusi ini," tandasnya..
77
