Page 80 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 JUNI 2020
P. 80
"Terlambat sedikit tidak apa-apa, tapi lebih baik hasilnya. Ayo kita duduk bareng, kami siap
memberikan input," kata Umarsyah.
Umarsyah mengatakan, peraturan perundang-undangan pada hakikatnya adalah hasil
kesepakatan sosial. Lanjutnya, salah satu mekanisme yang perlu dilakukan adalah DPR
melakukan dialog untuk menerima masukan strategis terkait RUU Ciptaker.
Dia mengatakan, komunikasi intensif antara DPR dan masyarakat maka akan melahirkan
undang-undang yang menjawab persoalan masyarakat hingga tingkat akar rumput.
Menurutnya, persoalan tersebut bukan masalah baru nmaun merupakan persoalan lama yang
berada di tataran UMKM.
Secara pribadi, dia mendukung DPR dan pemerintah dalam menyelesaikan RUU tersebut. Produk
hukum itu saat ini masih dibahas Badan Legislasi (Baleg) DPR. Tujuan RUU itu
menyederhanakan UU dan peraturan guna menggenjot perekonomian sehingga bisa
menumbuhkan investasi sehingga menyerap tenaga kerja.
Kendati, penolakan terhadap RUU tersebut sempat muncul dari berbagai pihak. Saat ini, legislatif
dan eksekutif sepakat mencoret isu ketenagakerjaan dari RUU itu namun pasal-pasal lain tetap
dilanjutkan pembahasannya oleh DPR..
79
