Page 162 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 MEI 2020
P. 162
persepsi. Sebab Kemenaker dan Kemenhub merupakan lembaga yang memiliki
kewenangan untuk memberikan izin bekerja kepada para ABK.
Edhy mengungkapkan sebelum ramai kasus pelarungan dan ekspolitasi ABK
Indonesia yang diberita media Korea Selatan, KKP bersama komisi IX DPR sudah
membahas nasib ABK di kapal asing. Rapat pada 15 Februari 2020 itu menyepakati
agar KKP, Kemenhub, dan Kemenaker menyusun upaya penyelesaian di sektor hulu.
Kemenko Marves pun sudah menindaklanjuti dengan meminta pemantapan program
penyelesaian tersebut. Selama ini, ada empat jalur bagi warga Indonesia untuk
menjadi ABK di kapal asing. Pertama, mereka direkrut dan disalurkan perusahaan
jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI). Kedua, menggunakan izin dari Kemenhub.
Ketiga, mereka mengajukan izin bekerja ke pemerintah daerah. Terakhir, banyak
para calon ABK yang menggunakan jalur ilegal. "Masalah utamanya bukan di hilir,
tapi di hulu," katanya.
Page 162 of 211.
