Page 166 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 MEI 2020

Lampung, Sumatera Utara, Riau, Bengkulu, Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, NTB,
Maluku, dan lain sebagainya.

"Bilamana dari laporan yang diterima Posko tadi ada banyak perusahaan yang
melakukan PHK dan membayar THR sesuai dengan surat edaran, setelah lebaran
KSPI akan melakukan gugatan perdata secara massal kepada perusahaan-
perusahaan tersebut. Kami juga akan menuntut mereka membayar THR secara
penuh dan plus denda 5 persen," tegasnya.

Pengusaha Boleh Cicil Bayar THR

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah menerbitkan Surat Edaran
(SE) Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari
Raya (THR) Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Dalam Masa Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19).

Dalam SE THR tersebut disebutkan, jika perusahaan tidak mampu membayar THR
pada waktu yang ditentukan, solusi atas persoalan tersebut hendaknya diperoleh
melalui dialog antara pengusaha dan pekerja atau buruh.

"Ada banyak pertanyaan, bagaimana kalau kondisi pengusaha tidak mampu
membayar? Maka solusi atas permasalahan tersebut harus didialogkan secara
terbuka antara pengusaha dengan pekerja," kata dia dikutip dari keterangan tertulis,
Minggu (10/5/2020).

"Pengusaha harus membuka secara transparan kondisi keuangannya berdasarkan
laporan keuangan internal perusahaan. Segera dialogkan secara bipartit," lanjutnya.

Dengan adanya dialog, pengusaha dan pekerja bisa mencari jalan bersama untuk
mengatasi pembayaran THR. Dalam dialog tersebut bisa dibahas mengenai apakah
pembayaran THR akan dilakukan secara bertahap, atau apakah pembayaran THR
akan ditunda, dan bagaimana cara pembayaran THR.

Di dalam SE disebutkan dialog antara pengusaha dan pekerja dapat menyepakati
beberapa hal antara lain bila perusahaan tidak mampu membayar THR secara
penuh pada waktu yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan maka pembayaran THR dapat dilakukan bertahap.

Kemudian bila perusahaan tidak mampu membayar THR sama sekali pada waktu
yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka
pembayaran THR dapat dilakukan penundaan sampai jangka waktu tertentu yang
disepakati. Demikian juga waktu dan cara pengenaan denda keterlambatan
pembayaran THR.

"Kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau buruh tersebut harus dilaporkan
oleh perusahaan kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang ketenagakerjaan setempat," kata Ida.

Page 166 of 211.