Page 163 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 MEI 2020
P. 163

Title          SURAT EDARAN MENAKER SOAL THR, DISAMBUT BAIK PENGUSAHA DITOLAK BURUH
               Media Name     merdeka.com
               Pub. Date      13 Mei 2020
                              https://www.merdeka.com/uang/surat-edaran-menaker-soal-thr-disambut-ba ik-
               Page/URL
                              pengusaha-ditolak-buruh.html
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive










               Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mengapresiasi langkah pemerintah
               dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan yang telah menerbitkan peraturan
               khusus berupa Surat Edaran (SE) Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari
               Raya (THR) Keagamaan Tahun 2020 di perusahaan dalam masa pandemi Covid-19,
               terkait pemberian THR yang bersifat meringankan pengusaha di tengah wabah
               Covid-19.

               Ketua Kompartemen Hubungan Industrial dan Pengupahan Badan Pengurus Pusat
               (BPP) HIPMI N Indah Paramita mengatakan, SE mengenai pembayaran THR
               tersebut diharapkan baik berupa penundaan pemberian THR maupun besaran THR
               yang tidak diberikan secara penuh atau sesuai dengan kemampuan perusahaan
               atau secara bertahap, maka diperlukan kesamaan pemahaman antara pengusaha
               dan pekerja/buruh.

               Kesepakatan mengenai waktu dan cara pembayaran THR Keagamaan dan denda,
               tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR Keagamaan dan
               denda kepada pekerja/buruh dengan besaran sesuai ketentuan peraturan
               perundang-undangan, serta dibayarkan pada tahun 2020.

               "Sebelum surat edaran pembayaran THR ini diterbitkan oleh Kemenaker, kami telah
               berkomunikasi langsung dengan Direktur Pengupahan Direktorat Jenderal
               Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian
               Ketenagakerjaan," ujarnya, di Jakarta, Rabu (13/5).

               Dalam komunikasi tersebut, pembayaran THR yang dimana kesepakatan antara
               kedua belah pihak diserahkan kembali ke pengusaha dan pegawainya.
               "Alhamdulillah aspirasi kami didengar oleh pemerintah. Kami mengapresiasi surat
               edaran ini bisa menjadi salah satu kejelasan buat kami, biarkan kami bisa
               bermusyawarah dan bermufakat dengan pegawai kami," jelasnya.

               Paramita mengatakan, pihaknya tidak mempermasalahkan jika isi surat edaran yang
               sebelumnya sama dengan surat edaran tentang pembayaran gaji pegawai di kondisi
               pandemi Covid-19. Walaupun THR dibayar full, tapi bisa dicicil berdasarkan
               kesepakatan antara pengusaha dengan pegawainya sendiri mirip dengan surat
               edaran yang sudah pernah dibuat tentang gaji pada nomor surat No.




                                                      Page 163 of 211.
   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168