Page 165 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 MEI 2020

Title ALASAN BURUH GUGAT SURAT EDARAN MENAKER SOAL THR KE MAHKAMAH AGUNG
Media Name liputan6.com
Pub. Date 13 Mei 2020
https://www.liputan6.com/bisnis/read/4253107/alasan-buruh-gugat-surat- edaran-
Page/URL
menaker-soal-thr-ke-mahkamah-agung
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal berencana
mengajukan gugatan terhadap Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan yang
mengatur soal Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2020. Gugatan ini akan diajukan
ke PTUN Jakarta dan Mahkamah Agung pada Jumat 15 Mei 2020.

"Gugatan ini secara resmi akan kami ajukan ke PTUN Jakarta dan Mahkamah
Agung. Karena bertentangan dengan PP No 78 tahun 2015 tentang Pengupahan,
yang mewajibkan pengusaha membayar THR selambat-lambatnya H-7 lebaran. Bila
terlambat membayar maka akan dikenai denda sebesar 5 persen," kata Said Iqbal
melalui siaran pers, Rabu (13/5/2020).

Menurutnya, SE Menaker tentang kelonggaran aturan pemberian THR berpotensi
membuka ruang praktek kotor oleh oknum perusahaan yang tidak menghendaki
pemberian uang THR secara penuh di tengah pandemi Corona. Terlebih perusahaan
tidak mempublikasikan hasil audit yang menunjukkan rugi atau tidaknya di tengah
pandemi ini.

Adapun di dalam gugatan yang dilayangkan kubu KSPI, yakni;

Pertama, meminta PTUN dan MA membatalkan Surat Edaran Menaker nomor
M/6/HI.00.01/V/2020 dinyatakan tidak berlaku.

Kedua, meminta PTUN dan MA menyatakan PP 78/2015 adalah sebagai dasar
penetapan dan pembayaran THR bagi buruh di seluruh Indonesia.

Ketiga, menolak pembayaran THR dilakukan dengan cara mencicil dan menunda.

Keempat, meminta PTUN dan MA untuk memerintahkan Menaker memberikan
sanksi administrasi dengan mencabut izin bagi perusahaan yang tidak membayar
THR pada H-7 atau tidak membayar THR 100 persen bagi pekerja.

Kelima, meminta pengusaha di seluruh Indonesia untuk membayar THR buruhnya.
Baik yang masih bekerja maupun dirumahkan secara penuh paling lambat H-7.

Menyikapi hal itu, KSPI akan mendidikan Posko PHK dan THR di 30 provinsi. Antara
lain, di Jawa Barat, Jakarta, Banten, Yogjakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur,

Page 165 of 211.