Page 164 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 MEI 2020
P. 164
M/3/HK.04/III/2020.
"HIPMI mengucapkan terima kasih atas apa yang sudah didiskusikan bahwa telah
dikeluarkannya surat edaran mengenai pembayaran THR ini. Kami HIPMI disini
mewakili pengusaha yang beragam. Ada yang cash backup-nya tinggi, menengah
ataupun statusnya menjadi dormant (mati suri) karena posisi pandemi Covid-19,"
tandasnya.
Digugat Oleh Buruh
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal berencana
mengajukan gugatan terhadap Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor
M/6/HI.00.01/V/2020 yang mengatur tentang Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun
2020, pada Jumat (15/5).
"Gugatan ini secara resmi akan kami ajukan ke PTUN Jakarta dan Mahkamah
Agung. Karena bertentangan dengan PP No 78 tahun 2015 tentang Pengupahan,
yang mewajibkan pengusaha membayar THR selambat-lambatnya H-7 lebaran. Bila
terlambat membayar maka akan dikenai denda sebesar 5 persen," kata Said Iqbal
melalui siaran pers, Rabu (13/5).
Menurutnya SE Menaker tentang kelonggaran aturan pemberian THR berpotensi
membuka ruang praktik kotor oleh oknum perusahaan yang tidak menghendaki
pemberian uang THR secara penuh di tengah pandemi Corona. Terlebih perusahaan
tidak mempublikasikan hasil audit yang menunjukkan rugi atau tidaknya di tengah
pandemi ini.
Page 164 of 211.
