Page 78 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 OKTOBER 2021
P. 78
Prosedural alias ilegal tetap berlangsung sejak berakhirnya MOU tahun 2016. Lahirnya UU Peli
dungan Pekerja Migran Indonesia No.18 Tahun 2017 belum bermanfaat apa-apa bagi
Perlindungan PMI terutama Pencegahan PMI ilegal dari Indonesia ke Luar Negeri yakni ke Arab
Saudi dan Negara-Negara Timur Tengah lainnya.serta Negeri Jiran dengan menggunakan visa
umroh dan visa pelancong bukan visa kerja.
Terpanggil untuk menyuarakan dan membela Pekerja Migran Indonesia voice of the voiceless
dan oleh negara mereka didaulat sebagai Pahlawan Devisa Negara maka kami dari Lembaga
Hukum dan Ham PADMA INDONESIA (Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian
Indonesia)menyatakan,pertama,meminta Presiden Jokowi mendesak Menaker,Kepala BP2MI
dan Menlu serius melobi dan menekan Negeri Jiran Malaysia untuk segera menandatangani MOU
Penempatan dan Perlindungan PMI yang sudah berakhir pada tahun 2016.
Selain itu PADMA juga meminta Pimpinan DPR RI, DPR RI Komisi dan Komisi IX mendesak
Presiden Jokowi, Menaker, Menlu dan Kepala BP2MI untuk melobi dan menekan PM Malaysia
dan jajarannya agar segera menandatangani MOU Penempatan dan Perlindungan PMI ke Negeri
Jiran paling lambat Desember 2021.
Pihaknya juga mengajak Solidaritas Anak Bangsa untuk melakukan aksi, lobi dan advokasi ke
Kedubes Malaysia, Kemnaker, BP2MI, Kemenlu dan Istana Negara untuk memproses hukum
Human Trafficking terhadap Pelaku dan Auktor Intelektualis Human Trafficking dengan Korban
Adelina Sau yakni agen di Jakarta dan Cukong di Malaysia.
"Kami yang tergabung dalam Koalisii Masyarakat Pembela Adelina Korban HumanTrafficking
(KOMPAS KORHATI) akan melakukan aksi ke Kedubes Malaysia, BP2MI, Kemnaker, Kemenlu dan
Istana Negara," tegas Gabriel Goa,Ketua Dewan Pembina PADMA INDONESIA sekaligus
Koordinator KOMPAS KORHATI.
77
