Page 205 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 NOVEMBER 2021
P. 205
"Kami meminta adanya kebijakan khusus dari Plt Wali Kota Cimahi agar melaksanakan keinginan
buruh," kata Ketua DPC SPSI Kota Cimahi Edi Suherdi kepada wartawan.
Para buruh sempat merasakan pesimis upah tahun 2022 bakal naik jika pemerintah mengacu
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang merupakan amanat
dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
"Kemungkinan kalau pemerintah menggunakan PP 36 sebagai parameter penentuan besaran
upah, malah kami pikir upah buruh tidak akan naik," ujar Edi.
Penghitungan skema upah sendiri biasanya mengacu pada PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang
Pengupahan. Namun sejak Undang-Undang (UU) Cipta Kerja diterbitkan, PP 78 tersebut tidak
berlaku lagi lantaran sudah ada penggantinya yakni PP Nomor 36 Tahun 2021.
Dalam aturan tersebut penghitungan UMK akan mengacu pada Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
atau laju inflasi. Kondisi itulah yang membuat buruh ragu upah tahun 2022 naik.
"Jadi kami minta Plt Wali Kota untuk mengabaikan dan tidak menggunakan PP 36 sebagai dasar
penentuan upah. Intinya kita minta upah tahun 2022 naik sebesar 10 persen," tegas Edi.
Aksi buru di Cimahi menuntut kenaikan upah bulan kali ini saja terjadi. Pada 26 Oktober lalu para
buruh juga melakukan aksi turun ke jalan menuntut kebaikan upah dan penghapusan PP 36
Tahun 2021 dan UU Cipta Kerja.
204
