Page 207 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 NOVEMBER 2021

“Berdasarkan hasil survei yang dilakukan KSPI di 10 provinsi, di mana di tiap provinsi dilakukan
survei di 5 pasar tradisional dengan menggunakan parameter 60 item Kebutuhan Hidup Layak
(KHL) sesuai UU No 13 Tahun 2003, didapatlah rata-rata kenaikan UMK/UMP adalah 7%-10%,”
katanya, Rabu (10/11/2021).

KSPI menggunakan UU No 13 Tahun 2003, hal ini dilakukan karena saat ini buruh sedang
menggugat UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi. Karena judicial review UU Cipta Kerja belum
incrah, maka Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang lama masih berlaku.

“Bahkan jika menggunakan PP No 78 Tahun 2015, maka kenaikan upah minimum adalah berkisar
6 persen. Hampir sama angka kenaikannya dengan mengacu pada KHL,” sambungnya.

Menurut KSPI, post covid 19 maka daya beli atau purchasing power masyarakat dan buruh harus
dikembalikan seperti awal, dengan dinaikkan upah minimumnya minimal 7%. Hal ini dilakukan
agar konsumsi naik, sehingga otomatis pertumbuhan ekonomi ikut naik.

Iqbal juga menyebut, bagi perusahaan yang terdampak krisis ekonomi dan Covid 19, maka tidak
perlu menaikkan UMP atau UMK 2022 yang dibuktikan dengan audit laporan keuangan
perusahaan yang mengalami kerugian dalam 2 tahun terakhir yang diserahkan ke Disnaker dan
diumumkan ke buruh.

“Bila pemerintah dan pengusaha tidak mempertimbangkan usulan buruh ini, maka akan ada aksi
yang lebih luas dan lebih besar secara terus menerus,” tegasnya.

206