Page 212 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 NOVEMBER 2021
P. 212
Judul Buruh di Kalsel unjuk rasa tuntut UMP dan masalah lain
Nama Media kalsel.antaranews.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://kalsel.antaranews.com/berita/293309/buruh-di-kalsel-unjuk-
rasa-tuntut-ump-dan-masalah-lain
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-11-10 16:03:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Puluhan buruh atau pekerja di Kalimantan Selatan yang berunjukrasa dekat kantor DPRD provinsi
setempat di Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin, Rabu (10/11) menuntut kenaikan Upah
Minimum Provinsi/Upah Minimum Regional (UMP/UMR). Namun ketika dialog melalui perwakilan
pengunjukrasa dengan Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) juga
membidangi ketenagakerjaan, persoalan yang disampaikan bukan hanya UMP/UMR, tapi
melebar sampai masalah lain yang berkaitan dengan hak da kesejahteraan tenaga kerja (naker).
BURUH DI KALSEL UNJUK RASA TUNTUT UMP DAN MASALAH LAIN
Banjarmasin - Puluhan buruh atau pekerja di Kalimantan Selatan yang berunjukrasa dekat kantor
DPRD provinsi setempat di Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin, Rabu (10/11) menuntut
kenaikan Upah Minimum Provinsi/Upah Minimum Regional (UMP/UMR).
Namun ketika dialog melalui perwakilan pengunjukrasa dengan Komisi IV Bidang Kesra DPRD
Kalimantan Selatan (Kalsel) juga membidangi ketenagakerjaan, persoalan yang disampaikan
bukan hanya UMP/UMR, tapi melebar sampai masalah lain yang berkaitan dengan hak da
kesejahteraan tenaga kerja (naker).
Dalam pertemuan yang dipimpin Sekretaris Komisi IV Firman Yusi SP yang berlangsung Ruang
H Ismail Abdullah Lantai IV Gedung B DPRD Kalsel itu antara lain terungkap masalah upah
pekerja pada Tahun 2021 ada perusahaan yang tidak memenuhi UMP/UMR, dan bahkan ada
yang menunggak.
Selain itu, masalah realisasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang tidak
sesuai, padahal mereka ada pemotongan dari perusahaan.
"Apakah perusahaan tidak menyetorkan ke BPJS Kesehatan sehingga ketika ada pekerja yang
mau berobat ke rumah sakit tak mendapatkan pelayanan," ungkap pekerja itu saat dialog dengan
anggota Komisi IV DPRD Kalsel yang juga hadir perwakilan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(Disnakertrans) provinsi setempat.
211
