Page 213 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 NOVEMBER 2021

Mengenai tuntutan upah, dalam pertemuan dengan Komisi IV DPRD itu, Ketua Federasi Serikat
Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) provinsi tersebut, Yoeyoe menginginkan kenaik UMP/UMR
sebesar 10 persen pada Tahun 2022.

"Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel harus berani menaikan UMP/UMR 10 persen pada 2022.
Karena tahun kemarin (2021) tanpa kenaikan dikarenakan masalah pandemi COVID-19, kami
waktu itu bisa memaklumi," ujarnya.

Suasana pertemuan Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) yang juga
membidangi ketenagakerjaan dan kesehatan dengan perwakilan pengunjukrasa di Ruang H
Ismail Abdullah Lantai IV Gedung B DPRD setempat di Banjarmasin, Rabu (10/11). (Syamsuddin
Hasan) "Masak provinsi lain berani menaikan UMP/UMR, kalau Kalsel tidak berani," lanjut laki-
laki yang sering memimpin unjuk rasa ke DPRD Kalsel terkait masalah
perburuhan/ketenagakerjaan.

Ia juga mengharapkan, agar pemerintah mampu mengendalikan harga terutama bahan
kebutuhan pokok supaya jangan naik pada 2022.

"Jangan seperti Tahun 2021 UMP/UMR Kalsel tidak naik, tapi justru harga berbagai kebutuhan
pokok naik. Jadi tidak seimbang dengan tingkat kesejahteraan rakyat," demikian Youyou.

Menanggapi tuntutan dan permasalahan pekerja tersebut, Firman Yusi - alumnus Fakultas
Pertanian Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang berkampus di Banjarbaru itu
menyatakan akan menindaklanjuti sesuai prosedur serta ketentuan yang berlaku.

Dari Komisi IV yang hadir dalam dialog dengan perwakilan pengunjukrasa tersebut,
mendampinginya Firman Yusi yang juga Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
masing-masing Athaillah Hasbi SSos SH (Golkar) dan Wahyudi Rahman SE MM (PDI-P).

Suasana pertemuan Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) yang juga
membidangi ketenagakerjaan dan kesehatan dengan perwakilan pengunjukrasa di Ruang H
Ismail Abdullah Lantai IV Gedung B DPRD setempat di Banjarmasin, Rabu (10/11). (Syamsuddin
Hasan).

212