Page 332 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 AGUSTUS 2021
P. 332

itu tidak hanya berdampak pada perusahaan industri hasil tembakau (IHT) nasional saja tetapi
              juga berdampak pada petani tembakau karena serapan tembakau menjadi berkurang.
              "Kenaikan tarif cukaipada kurun waktu tahun 2015 - 2020 terjadi penurunan produksi rokok dari
              348,1 miliar batang menjadi 322 miliar batang atau turun 7,47%. Akibat penurunan produksi
              rokok, keterserapan tembakau petani menjadi terpengaruh," kata H. Sarmidi Husna dihubungi
              di Jakarta, Senin (16/08/2021).

              Selain itu, lanjut H. Sarmidi Husna, kebijakan kenaikan tarif cukai bukan hanya tidak berpihak
              bagi petani tembakau, bahkan "menzalimi" mereka, karenanasib petani tembakau selama 10
              tahun terakhir kurang diperhatikan oleh pemerintah malah terkena dampak kenaikan tarif cukai.
              "Selain itu, banyak tenaga kerja yang terlibat dalam IHT mulai dari hulu ke hilir sekitar 6,2 juta
              mayoritas Nahdliyin (warga NU)," tegasnya.

              Sebagai  jalan  tengah,  LBM  PBNU  mengingatkan  agar  Pemerintah  berkomitmen  membuat
              Roadmap IHT bagi kesejahteraan dan kepastian hidup petani tembakau. Menurut H. Sarmidi
              Husna, saat ini masing-masing Kementerian/Lembaga memiliki roadmap sendiri dengan tujuan
              yang belum selaras.

              Sebagai contoh Kementerian Keuangan ingin menaikkan penerimaan, Kementerian Kesehatan
              ingin  menurunkan  prevalensi,  Kementerian  Pertanian  dengan  kebijakan  ekspor-impornya,
              Kementerian Ketenagakerjaan dengan penyerapan tenaga kerjanya, Kementerian Perdagangan
              dan  Kementerian  Perindustrian  dengan  tugasnya  masing-masing  dalam  melindungi
              keberlanjutan IHT.

              "Ke depannya perlu perumusan sebuah roadmap dengan melibatkan seluruh stakeholders terkait
              dengan mempertimbangkan 4 hal tersebut yang meliputi penerimaan, pengendalian konsumsi,
              tenaga kerja, dan keberlanjutan Industri Hasil Tembakau (IHT) nasional," pungkas H. Sarmidi
              Husna.

              Diketahui, hari Senin (16/08/2021), pemerintah akan mengumumkan Nota Keuangan 2022 di
              depan wakil rakyat di Gedung Parlemen, yang di dalamnya terdapat target penerimaan negara,
              termasuk dari cukai hasil tembakau.


              (nng).






























                                                           331
   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337