Page 337 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 AGUSTUS 2021
P. 337

Judul               Lengkap! Aturan soal Upah, WFH, WFO hingga PHK Pekerja di Masa
                                    PPKM
                Nama Media          liputan6.com
                Newstrend           Pedoman Pelaksanaan Hubungan Kerja di Masa Pandemi COVID-19
                Halaman/URL         https://www.liputan6.com/bisnis/read/4633189/lengkap-aturan-soal-
                                    upah-wfh-wfo-hingga-phk-pekerja-di-masa-ppkm
                Jurnalis            Tira Santia
                Tanggal             2021-08-16 14:45:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              negative - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Dalam Kepmenaker tersebut,
              kita  sampaikan  acuan  atau  pedoman  bagi  pengusaha  dan  pekerja  yaitu  pengusaha  yang
              memberlakukan sistem kerja WFH tetap wajib membayar upah

              neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Jam kerja juga diatur dengan
              sebaik-baiknya dengan mengutamakan mereka yang sehat. Bagi ibu hamil atau rentan sakit agar
              bekerja dari rumah saja

              negative - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Lalu perusahaan yang secara
              finansial tidak mampu membayar upah bagi para pekerja, maka pengusaha dan pekerja dapat
              membuat kesepakatan penyesuaian upah
              negative - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Tetapi PHK harus jalan paling
              akhir kalau sudah dilakukan upaya-upaya lain kemudian tidak ada jalan lain maka terpaksa PHK,
              namun harus suatu keputusan bersama antara pengusaha dan pekerja

              neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Dalam dialog bipartit dengan
              putusan  PHK  kiranya  melibatkan  dinas  ketenagakerjaan  setempat.  Dan  jangan  lupa  hak-hak
              pekerja ini harus tetap diberikan walaupun perusahaan itu bangkrut



              Ringkasan

              Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menerbitkan aturan yang mengatur hubungan
              kerja  di  masa  pandemi  COVID-19,  khususnya  di  masa  Pemberlakukan  Pembatasan  Kegiatan
              Masyarakat  (PPKM).  Aturan  tersebut  tertuang  dalam  Keputusan  Menteri  Ketenagakerjaan  RI
              (Kepmenaker) Nomor 104 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Kerja Selama
              Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).




                                                           336
   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342