Page 338 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 AGUSTUS 2021
P. 338
LENGKAP! ATURAN SOAL UPAH, WFH, WFO HINGGA PHK PEKERJA DI MASA PPKM
Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menerbitkan aturan yang mengatur
hubungan kerja di masa pandemi COVID-19, khususnya di masa Pemberlakukan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat ( PPKM ).
Aturan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI (Kepmenaker) Nomor
104 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Kerja Selama Masa Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19).
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Indah
Anggoro Putri, menjelaskan, Kepmenaker No.104 Tahun 2021 mencakup 3 hal.
Pertama, pelaksanaan sistem kerja dari rumah atau Work From Home ( WFH ) dan bekerja di
kantor/tempat kerja atau Work From Office (WFO). Kedua, pelaksanaan upah dan hak-hak
pekerja lainnya.
"Dalam Kepmenaker tersebut, kita sampaikan acuan atau pedoman bagi pengusaha dan pekerja
yaitu pengusaha yang memberlakukan sistem kerja WFH tetap wajib membayar upah," kata
Dirjen Putri dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (16/8/2021) Sedangkan untuk WFO,
harus diatur persentase pekerja yang bekerja secara WFO, serta pengaturan shifting atau
pembagian waktu kerja dan hari kerja dalam satu bulan secara bergiliran.
"Jam kerja juga diatur dengan sebaik-baiknya dengan mengutamakan mereka yang sehat. Bagi
ibu hamil atau rentan sakit agar bekerja dari rumah saja," ujar Dirjen Putri.
Selanjutnya, dalam Kepmenaker No. 104 Tahun 2021 ini juga dijelaskan mengenai perusahaan
yang terpaksa merumahkan pekerja karena dampak pandemi COVID-19. Di mana pekerja/buruh
tetap berhak atas gaji/upah saat dirumahkan.
"Lalu perusahaan yang secara finansial tidak mampu membayar upah bagi para pekerja, maka
pengusaha dan pekerja dapat membuat kesepakatan penyesuaian upah," jelasnya.
hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Selain itu, perhitungan iuran manfaat jaminan sosial bagi pekerja, pesangon, dan hak-hak lain
bagi pekerja, yang dihitungkan dengan upah, maka harus mengacu kepada upah sebelum
penyesuaian.
Lalu ruang lingkup ketiga yang diatur dalam Kepmenaker 104 Tahun 2021 adalah pencegahan
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Ditegaskan dalam Kepmenaker ini, PHK adalah jalan terakhir dan satu-satunya yang bisa diambil
jika pandemi COVID-19 berdampak terhadap keberlangsungan usaha.
"Tetapi PHK harus jalan paling akhir kalau sudah dilakukan upaya-upaya lain kemudian tidak ada
jalan lain maka terpaksa PHK, namun harus suatu keputusan bersama antara pengusaha dan
pekerja," tegas Dirjen Putri.
Dirjen Putri mengingatkan, jika PHK terpaksa dibuat karena ketidakmampuan finansial
perusahaan, maka harus dibuktikan dengan laporan finansial perusahaan bahwa perusahan
tersebut sudah tidak mampu.
"Dalam dialog bipartit dengan putusan PHK kiranya melibatkan dinas ketenagakerjaan setempat.
Dan jangan lupa hak-hak pekerja ini harus tetap diberikan walaupun perusahaan itu bangkrut,"
pungkasnya.
337
