Page 336 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 AGUSTUS 2021

Kewajiban itu tertuang dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 104 Tahun 2021
tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Kerja Selama Masa Pandemi Corona Virus Disease
2019 (Covid-19).

Dalam beleid yang ditetapkan Ida pada 13 Agustus kemarin itu, kewajiban tertuang dalam Bab
II Huruf B angka 2 (a).

"Dalam hal pekerja/buruh dirumahkan untuk sementara waktu, maka upaya yang dapat
dilakukan oleh pengusaha sebagai berikut; a. Tetap membayar upah yang biasa diterima
pekerja/buruh," katanya seperti dikutip dari beleid tersebut.

Namun, Ida memberikan kelonggaran bagi perusahaan yang merumahkan karyawan mereka
untuk sementara waktu.

Dalam aturan itu ia mengatur jika perusahaan sudah mengatur pembayaran upah bagi pekerja
yang dirumahkan dalam perjanjian kerja (PK), peraturan perusahaan (PP), perjanjian kerja
bersama (PKB), maka yang berlaku adalah tiga aturan tersebut.

Selain itu, bagi perusahaan yang finansialnya terdampak pandemi covid-19, Ida memberikan
kelonggaran kepada mereka untuk melakukan penyesuaian pembayaran upah kepada buruh.

"Pengusaha dan pekerja atau buruh dapat melakukan kesepakatan penyesuaian besaran dan
cara pembayaran upah dengan ketentuan tetap ada upah yang dibayarkan pada bulan tersebut,"
katanya.
Namun Ida menekankan penyesuaian upah tersebut harus dilakukan berdasarkan kesepakatan
antara manajemen dan buruh. Ia menyebut harus ada dialog antara pekerja dengan pengusaha
untuk menyelesaikan masalah itu.

"Dialog tersebut dilakukan secara musyawarah dengan dilandasi kekeluargaan, transparansi, dan
itikad baik," tulis pemerintah.

Selain itu, kesepakatan upah harus ditulis secara formal dan memuat soal besaran upah, cara
pembayaran upah yang dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap, dan jangka waktu
berlakunya kesepakatan.

"Pengusaha menyampaikan hasil kesepakatan tertulis tersebut kepada pekerja atau buruh dan
melaporkan kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang
ketenagakerjaan provinsi secara daring," jelas aturan tersebut.

Pelaporan itu dibutuhkan untuk keperluan pendataan, pembinaan, pengawasan, dan penegakan
hukum atas kesepakatan yang dibuat antara pengusaha dengan pekerja atau buruh.

(aud/agt)

335