Page 136 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021

MENAKER TETAPKAN UMP 2022 NAIK 1,09 PERSEN

Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022 sudah ditetapkan sebesar 1,09 persen. Namun angka
pastinya pada setiap provinsi akan berbeda. Sebab nantinya gubernur yang akan menyesuaikan
sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Demikian disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, Seperti dikutip dilaman
melalui MSN.

“Ini rata-rata nasional (kenaikan 1,09 persen). Gubernur harus menetapkan UMP paling lambat
tanggal 21 November 2021, karena tanggal 21 November libur nasional maka penetapannya
harus dilakukan paling lambat 1 hari sebelumnya, yaitu tanggal 20 November 2021,” kata Ida
dalam pernyataan resmi, Selasa (16/11/2021).

Masih kata Ida, terdapat suatu metode yang secara internasional digunakan untuk mengukur
tinggi rendahnya suatu upah minimum di suatu wilayah, yaitu dengan membandingkan besaran
upah minimum yang berlaku dengan median upahnya (Kaitz Indeks).

Baca Juga: Desak UMK Naik, Poster yang Dibawa Buruh Subang Bikin Gagal Fokus Pingsan Saat
Demo, Buruh Perempuan Diangkat Kapolres Majalengka Menurut Ida, besaran upah minimum
saat ini hampir di seluruh wilayah sudah melebihi median upah. Bahkan di Indonesia menjadi
satu-satunya negara dengan Kaitz Indeks lebih besar dari 1.

Kondisi upah minimum yang terlalu tinggi tersebut menyebabkan sebagian besar pengusaha
tidak mampu menjangkaunya dan akan berdampak negatif terhadap implementasinya di
lapangan.

“Hal tersebut sudah sangat terlihat yaitu dengan upah minimum dijadikan upah efektif oleh
pengusaha sehingga kenaikan upah cenderung hanya mengikuti upah minimum tanpa didasari
oleh kinerja individu. Hal ini kemudian membuat teman-teman SP/SB lebih cenderung menuntut
kenaikan upah minum dibandingkan membicarakan upah berbasis kinerja,” lanjutnya.

UMP yang telah ditetapkan Menaker ini jelas jauh dibanding apa yang dituntut oleh asosiasi
buruh yang meminta kenaikan 10 persen. Kendati demikian Ida mengeklaim bahwa kebijakan
upah minimum ini sudah sesuai dengan PP No.36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

“Kebijakan upah minimum ini ditunjukkan sebagai salah satu instrumen pengentasan kemiskinan
serta untuk mendorong kemajuan ekonomi Indonesia melalui pengupahan yang adil dan berdaya
saing,” jelas Ida.

Baca Juga: Polres Siagakan 238 Personil Kawal Aksi Buruh Majalengka Desak UMK 15 Persen,
Buruh Subang Gelar Audiens dengan Wakil Bupati “Semangat dari formula upah minimum
berdasarkan PP No. 36 Tahun 2021 adalah untuk mengurangi kesenjangan upah minimum,
sehingga terwujud keadilan antar wilayah,” lanjutnya.

135