Page 140 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021
P. 140
Tahun 2021 tentang Pengupahan yang menjadi turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja.
Untuk itu, Ida Fauziyah mengatakan ada sanksi bagi Gubernur yang tak menerapkan ketentuan
tersebut.
"Disampaikan bahwa Mendagri sudah menyampaikan surat pada Gubernur terkait formulasi upah
minimum," ujar Ida Fauziyah saat Konfrensi pers daring, Selasa (16/11/2021).
Adapun sanksi yang bakal diberikan yakni sanksi administratif, pemberhentian sementara sampai
pemberhentian permanen.
Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah.
"Ini sudah mengacu pada ketentuan UU no. 23 tahun 2014 oleh Mendagri," katanya.
Diwaktu yang sama Ida Fauziyah menegaskan, para Gubernur harus menetapkan UMP
selambatnya tanggal 21 November 2021. Namun karena tanggal 21 November 2021 merupakan
hari libur nasional, maka penetapannya harus dilakukan paling lambat 1 hari sebelumnya, yaitu
tanggal 20 November 2021.
Kemudian untuk penetapan UMK, maka harus dilakukan paling lambat tanggal 30 November
2021 dan dilakukan setelah penetapan UMP.
Sebelumnya, Kemenaker menyebutkan bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah
Minimum Kota (UMK) 2022 bakal naik rata-rata sebesar 1,09 persen berdasarkan perhitungan
Badan Pusat Statistik (BPS).
Hal tersebut disampaikan, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja, Indah Anggoro Putri saat Seminar Proses Penetapan Upah Minimum 2022 secara
virtual, Senin (15/11/2021).
Ia mengatakan secara minimum penyesuaian upah di berbagai provinsi sekitar 1,09 persen,
namun demikian ia menjelaskan penyesuaian upah tetap bergantung dari penetapan Pemda atau
Gubernur.
"Rata-rata penyesuaian upah minimum 1,09%. Saya tidak bilang bahwa ini upah minimum
provinsi 2022, ini rata-rata penyesuaian provinsi," katanya.
Ia menyatakan UMP akan ditetapkan secara resmi oleh gubernur tiap provinsi dimana sudah
harus menetapkan UMP paling lambat pada 21 November 2021. Sedangkan penetapan Upah
Minimum Kabupaten/Kota (UMK) paling lambat adalah tanggal 30 November 2021.
Putri menjelaskan, UMP ataupun UMK 2022 hanya berlaku untuk pekerja dengan masa kerjanya
kurang dari 12 bulan. Sedangkan yang memiliki masa kerjanya lebih dari 12 bulan, upahnya
ditetapakan sesuai dengan perusahaan, dimana harus melibihi UMP.
Seperti diketahui, perhitungan besaran UMP 2022 menggunakan Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. PP tersebut merupakan aturan turunan dari UU
Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law).
"Upah minimum ditetapkan oleh Kemenaker, itu jawabannya salah. Yang menetapkan adalah
Gubernur yang menetapkan Upah Minimum Provinsi," pungkasnya.[].
139
