Page 138 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021

"Mogok nasional direncanakan pada awal Desember 2021. Tanggalnya kemungkinan tentatif
yaitu 6 atau 8 Desember, namun belum ada keputusan resmi dari semua gabungan serikat
buruh," tutur Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, Selasa (16/11/21).

Ia mengatakan pemogokan akan diikuti sekitar dua juta buruh di lebih dari 30 provinsi, yang
mana menurutnya hal tersebut sudah sesuai dengan konstitusi Indonesia.

Selain itu, Said Iqbal mengungkapkan buruh juga akan melakukan aksi unjuk rasa besok di
daerah masing-masing di mana dipusatkan di kantor gurbenur hingga DPRD.

Kemudian KSPI bakal mengajak 60 federasi serikat pekerja tingkat nasional dan 6 konfederasi
dan aliansi konfederasi untuk melakukan aksi secara nasional yang berpusat Istana Negara,
Kementerian Tenaga Kerja, dan gedung DPR RI.

"Jadi mereka akan menghentikan proses produksi di daerahnya masing-masing secara
bergelombang. Salah satunya di Cianjur, Sukabumi, Bogor, Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah,
hingga puncaknya pada Desember 2021," katanya.

Seperti diketahui, Said Iqbal menyampaikan alasan pihaknya meminta kenaikan upah minimum
tahun 2022 sebesar 7-10 persen.

Survei pun dilakukan KSPI di 10 provinsi, tiap provinsi dilakukan survei di 5 pasar tradisional
dengan menggunakan parameter 60 item Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sesuai UU No 13 Tahun
2003.
Hasilnya, didapatlah rata-rata kenaikan UMK/UMP adalah 7 sampai 10 persen. Demikian kata
Said Iqbal.

Alasan KSPI menggunakan UU No 13 Tahun 2003, karena saat ini buruh sedang menggugat UU
Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Karena judicial review UU Cipta Kerja belum incrah, maka Undang-Undang dan Peraturan
Pemerintah yang lama masih berlaku," terang Said Iqbal.

"Bahkan jika menggunakan PP No 78 Tahun 2015, maka kenaikan upah minimum adalah berkisar
6 persen. Hampir sama angka kenaikannya dengan mengacu pada KHL," lanjutnya.

KSPI berpendapat, karena post Covid-19, daya beli masyarakat dan buruh harus dikembalikan
seperti awal, dengan dinaikkan upah minimumnya minimal 7 persen. Hal ini dilakukan agar
konsumsi naik sehingga pertumbuhan ekonomi juga ikut naik.

Iqbal berpendapat, bagi perusahaan yang terdampak krisis ekonomi dan Covid-19, tidak perlu
menaikkan UMP atau UMK 2022.

Semua dibuktikan dengan audit laporan keuangan perusahaan yang mengalami kerugian dalam
dua tahun terakhir serta diserahkan ke Disnaker dan diumumkan ke buruh.

Ia juga mengatakan, apabalia pemerintah dan pengusaha tidak mempertimbangkan usulan
buruh ini, kemungkinan besar bakal ada aksi yang lebih luas dan lebih besar secara terus-
menerus.
Baca berita asli di Akurat.co

137