Page 405 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021

Judul Menaker: Pengusaha Bayar Upah di Bawah UMP Dikenakan Sanksi
Pidana
Nama Media merdeka.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.merdeka.com/uang/menaker-pengusaha-bayar-upah-di-
bawah-ump-dikenakan-sanksi-pidana.html
Jurnalis Anggun P. Situmorang
Tanggal 2021-11-16 18:10:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Bagi perusahaan yang membayar upah di
bawah UM dikenakan sanksi pidana

positive - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Yaitu sekurang-kurangnya sebesar 50 persen
dari rata-rata konsumsi atau 25 persen di atas garis kemiskinan

neutral - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Apabila ditetapkan lebih tinggi dari ketentuan
maka akan berpotensi terhambatnya perluasan kesempatan kerja baru, terjadinya substitusi
tenaga kerja ke mesin (otomatisasi proses produksi), memicu terjadinya PHK dan mendorong
terjadinya relokasi dari lokasi dari lokasi yang memiliki nilai UMK tinggi kepada lokasi yang
memiliki nilai UMK yang lebih rendah
negative - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Kemudian juga mempersempit ruang dialog
kesepakatan upah serta penerapan struktur dan skala upah

Ringkasan

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah mengingatkan bahwa pengusaha yang tidak membayar
upah sesuai dengan ketentuan upah minimum baik Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah
Minimum Kota (UMK) terancam sanksi pidana. Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, saat ini
sudah tidak ada lagi penangguhan upah minimum sehingga seluruh perusahaan wajib membayar
upah sekurang-kurangnya sebesar upah minimum 2022 atau sebesar Upah Minimum Sektor
(UMS) yang masih berlaku.

404