Page 406 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021

MENAKER: PENGUSAHA BAYAR UPAH DI BAWAH UMP DIKENAKAN SANKSI PIDANA

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah mengingatkan bahwa pengusaha yang tidak membayar
upah sesuai dengan ketentuan upah minimum baik Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah
Minimum Kota (UMK) terancam sanksi pidana.

Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, saat ini sudah tidak ada lagi penangguhan upah
minimum sehingga seluruh perusahaan wajib membayar upah sekurang-kurangnya sebesar
upah minimum 2022 atau sebesar Upah Minimum Sektor (UMS) yang masih berlaku.

"Bagi perusahaan yang membayar upah di bawah UM dikenakan sanksi pidana," kata Menaker
Ida dalam konferensi pers, Jakarta, Selasa (16/11).

Menaker Ida melanjutkan, pengaturan upah pada usaha mikro dan kecil dikecualikan dari
ketentuan upah minimum. Upah pada usaha mikro dan kecil disepakati antara pekerja atau buruh
dengan pengusaha. Terdapat pengaturan upah terendah yang dapat disepakati pada Usaha
Mikro dan Kecil.

"Yaitu sekurang-kurangnya sebesar 50 persen dari rata-rata konsumsi atau 25 persen di atas
garis kemiskinan," jelasnya.

Menaker Ida melanjutkan, penetapan upah minimum yang tidak sesuai dengan peraturan
perundangan berpotensi menurunkan Indeks daya saing Indonesia khususnya pada aspek
kepastian hukum. Kemudian, menurunnya kepercayaan investor terhadap sistem hukum
Indonesia.

"Apabila ditetapkan lebih tinggi dari ketentuan maka akan berpotensi terhambatnya perluasan
kesempatan kerja baru, terjadinya substitusi tenaga kerja ke mesin (otomatisasi proses
produksi), memicu terjadinya PHK dan mendorong terjadinya relokasi dari lokasi dari lokasi yang
memiliki nilai UMK tinggi kepada lokasi yang memiliki nilai UMK yang lebih rendah," jelasnya.

Selain itu, pengenaan upah yang lebih tinggi dibanding ketentuan akan mendorong tutupnya
perusahaan, khususnya pada situasi pandemi Covid-19 saat ini. "Kemudian juga mempersempit
ruang dialog kesepakatan upah serta penerapan struktur dan skala upah," tandas Menaker Ida.

[idr].

405