Page 411 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021

Lebih jauh, kenaikan upah 1,01 persen sangat jauh dibanding 2018 silam. Mestinya, UMP Kalsel
bisa naik 8 persen.
Bahkan dalam catatannya, Kalsel pernah menaikkan upah pada 2016 ke bawah hingga 11,8
persen. Dan di 2012 hingga 21 persen. Karena sebelum memakai PP 78 di Kalsel hampir tak
pernah UMP naik 1 digit. Pasti 2 digit paling rendah, jelasnya.

Lantas apa sikap Aliansi Pekerja Buruh Banua? Yoeyoen bilang mereka tentu takkan tinggal diam.
Kenaikan upah layak akan terus diperjuangkan. Aksi Akbar secara Nasional bakal digelar dalam
waktu dekat termasuk di Kalsel. Aksi tersebut paling lambat sebelum 21 November mendatang.

Karena di SE itu ditetapkan tanggal 21 November. Kita mengejar dengan waktu. Tuntutan
dinaikkan dari persentase nasional. Seperti tuntutan kami sebelumnya baik di kisaran 5 sampai
8 persen, imbuhnya.

Tak hanya aksi akbar, kaum buruh di Banua juga bakal mencoba mendatangi Gubernur Kalsel,
Sahbirin Noor. Karena gubernur-lah yang bisa menetapkan itu. Jangan hanya dewan
pengupahan kabupaten kota atau provinsi dijadikan cap stempelnya pusat, ungkapnya.

Kunci persoalan kenaikan upah ini saat ini dipegang Paman Birin sapaan akrab Gubernur Kalsel.
Di sinilah keberanian Paman untuk membela rakyatnya diuji. Kami berharap gubernur kami
berani untuk melakukan hal ini demi kesejahteraan kaum buruh, jelasnya.

Toh, selama ini tak ada kepala daerah yang dipecat hanya karena memperjuangkan hak
rakyatnya. Yoeyoen mengambil contoh langkah yang diambil gubernur Lampung. Di mana pada
saat banyak daerah yang tak menaikkan UMP-nya, sang gubernur berani melakukannya.

Kita akan mendukung sedemikian rupa. Kalau gubernur diotak-atik pusat saya rasa kaum buruh
akan jadi garda terdepan. Untuk membela pemimpin yang berpihak kepada rakyat, Yoeyoen
mengakhiri.

410