Page 415 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan, kenaikan UMP 2022 ini masih menunggu
keputusan dari Gubernur di setiap provinsi untuk penetapannya.
"Kita tunggu dari Gubernur untuk penetapannya," ujar Ida dalam video conference, Selasa
(16/11/2021) Ida menambahkan, terdapat suatu metode yang secara internasional di gunakan
untuk mengukur tinggi rendahnya suatu upah minimum di suatu wilayah, yaitu dengan
membandingkan besaran upah minimum yang berlaku dengan median upahnya (kaitz indeks).

"Besaran UM saat ini hampir di seluruh wilayah sudah melebihi median upah, bahkan Indonesia
menjadi satu-satunya negara dengan Kaitz Index lebih besar dari 1, dimana idealnya berada
pada kisaran 0,4 s.d. 0,6. Kondisi UM yang terlalu tinggi tersebut menyebabkan sebagian besar
pengusaha tidak mampu menjangkaunya dan akan berdampak negatif terhadap
implementasinya di lapangan," kata dia.

Hal tersebut, sudah sangat terlihat yaitu dengan upah minimum yang dijadikan Upah efektif oleh
pengusaha. Sehingga kenaikan upah cenderung hanya mengikuti upah minimum tanpa didasari
oleh kinerja individu.

"Hal ini juga yang kemudian membuat teman-teman SP/SB lebih cenderung menuntut kenaikan
UM di bandingkan membicarakan upah berbasis kinerja/produktivitas," ucapnya.

Menurutnya, upah minimum ini berdasarkan PP No.36 Tahun 2021 hanya berdasarkan wilayah,
yaitu Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Tidak ada lagi
penetapan UM berdasarkan sektor.

"Upah yang telah ditetapkan sebelum tanggal 2 November 2020 tetap berlaku hingga UMS
tersebut berakhir atau UMP/UMK di wilayah tersebut telah lebih tinggi. Dengan demikian UMS
tetap berlaku dan harus dilaksanakan oleh pengusaha," ujarnya.

Dia memastikan penetapan upah minimum provinsi ini menyesuaikannya sesuai dengan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Editor : Aditya Pratama.

414