Page 419 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021

Praktek penetapan UMP/K yang dilakukan oleh para Gubernur yang tidak sesuai dengan
ketentuan regulasi atau pun SE Menteri Ketenagakerjaan sudah lama terjadi, dan ini menjadi hal
yang biasa saja.

Pak Joko Widodo (Jokowi) pernah mengklaim dirinya sebagai gubernur pertama di DKI Jakarta
yang berani menaikkan upah minimum provinsi (UMP) hingga 44 persen. Pak Jokowi mengakui
bahwa kebijakannya ini mendapatkan protes dari kalangan pengusaha. Demikian juga Ahok dan
beberapa gubernur lainnya menaikan UMP tahun-tahun berikutnya tidak mengacu pada PP No.
78 Tahun 2015, yang pada saat itu pun sudah dilabelkan sebagai Program Strategis Nasional.

Saya menilai kewenangan yang diberikan oleh UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(sebelumnya oleh UU No. 13 Tahun 2003) kepada para Gubernur untuk menetapkan UMP/K
adalah kewenangan yang tidak perlu diintervensi oleh Menteri Ketenagakerjaan. Para Gubernur
mengetahui kondisi ekonomi wilayahnya, dan akan menetapkan UMP/K sesuai kondisi
wilayahnya. Kalau pun ada rumus-rumus dalam PP No. 36 Tahun 2021 maka ketentuan tersebut
hanya sebatas acuan himbauan saja, bukan sebagai rumus yang mengatur 100 persen
kewenangan Gubernur.
Kalau Gubernur dipaksa mengikuti rumus-rumus di PP No. 36 Tahun 2021 maka bisa dikatakan
kewenangan Gubernur di UU Cipta Kerja dikerdilkan oleh PP no. 36 Tahun 2021 dan Gubernur
hanya sebagai "tukang stempel" saja. Kewenangan Gubernur dikebiri habis oleh rumus-rumus
tersebut.
Para Gubernur memiliki kepentingan terhadap penetapan UMP/K untuk mendukung konsumsi
masyarakat di wilayahnya sehingga daya beli pekerja/buruh yang baik dapat menggerakan
barang dan jasa di wilayahnya, dan pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi di
wilayahnya.

418