Page 418 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021

Judul "Kewenangan Ada di Gubernur, Bukan di Rumus"
Nama Media nkriku.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://nkriku.com/kewenangan-ada-di-gubernur-bukan-di-rumus/
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-11-16 17:59:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000

News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Ringkasan
Pembahasan tentang Upah Minimum Propinsi/Kabupaten/Kota terus menjadi berita saat ini.
Kementerian Ketenagakerjaan melakukan berbagaia acara untuk memastikan pelaksanaan
UMP/K 2022 tidak heboh dan dapat diterima oleh seluruh pekerja/buruh dan SP/SB, dan sangat
berharap seluruh Gubernur yang diberikan kewenangan menetapkan UMP/K tahun depan
menggunakan rumus yang ada di PP No. 36 tahun 2021.

"KEWENANGAN ADA DI GUBERNUR, BUKAN DI RUMUS"

Pembahasan tentang Upah Minimum Propinsi/Kabupaten/Kota terus menjadi berita saat ini.
Kementerian Ketenagakerjaan melakukan berbagaia acara untuk memastikan pelaksanaan
UMP/K 2022 tidak heboh dan dapat diterima oleh seluruh pekerja/buruh dan SP/SB, dan sangat
berharap seluruh Gubernur yang diberikan kewenangan menetapkan UMP/K tahun depan
menggunakan rumus yang ada di PP No. 36 tahun 2021.

Simulasi perhitungan UMP/K 2022 dilakukan oleh berbagai pihak setelah keluarnya Surat Edaran
(SE) Kemnaker yang menginformasikan tentang data-data terkait penentuan UMP/K 2022. Data-
data tersebut bersumber dari BPS yang diserahkan ke Kementerian Ketenagakerjaan. SE tersebut
juga meminta para Gubernur menetapkan UMP/K 2022 sesuai ketentuan yang berlaku dalam PP
No. 36 tahun 2021.

Sebagaimana biasanya, menjelang penetapan UMP/K, Menteri Ketenagakerjaan selalu
mengeluarkan SE yang menyatakan bahwa tentang UMP/K ini adalah Program Strategis Nasional
yang wajib dipatuhi oleh para Gubernur. Tahun 2020 lalu pun Menteri Ketenagakerjaan
mengeluarkan SE yang sama dengan menekankan pada tidak naiknya upah minimum karena
alasan pandemi. Pada kenyataannya SE tersebut tidak sepenuhnya dipatuhi para Gubernur. Ada
beberapa Gubernur yang menetapkan UMP/K tidak mengikuti SE tersebut.

Gubernur Jawa Timur menaikkan UMP 2021 sebesar 5,65 persen atau menjadi Rp 1.868.000.
Angka tersebut termasuk yang tertinggi di Indonesia. Selain itu nilai UMP Sulawei Selatan juga
naik sebesar 2 persen per 1 Januari 2021. Kenaikan UMP 2021 juga terjadi di DI Yogyakarta dan
Jawa Tengah.

417